Makalah untuk pengantar diskusi tentang korupsi dan pengadaan di militer

Korupsi terjadi di seluruh dunia, namun pusat perhatian khususnya terhadap negara miskin. Luasnya
korupsi adalah suatu simpton bahwa negara kurang berfungsi, dan pada negara yang tidak efektif dapat memperlambat dan salah arahnya pertumbuhan ekonomi. Biaya ekonomi dan sebab-sebab korupsi dicerminkan dalam bukti empiris dan literatur teoritis. Adalah sangat berguna membedakan antara korupsi yang terkosentrasi pada tingkat atas dan korupsi yang tersentralisir, yang melibatkan banyak pembayar dan penerima. Pilihan kebijakan ditujukan pada negara-negara yang sedang membangun, dengan pemimpin yang komit terhadap reformasi.

Masalah korupsi tidak pernah habis dibicarakan di negeri ini. Tak kurang dari Ahmad Syafii Maarif dan Frans Magnis- Suseno mengingatkan kita dengan bahasa yang amat jelas dan transparan tentang bahaya korupsi.

JAKARTA - Kalangan partai politik (parpol) tidak akan melindungi anggotanya termasuk yang duduk di DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi. Parpol menjanjikan akan terus membenahi masalah korupsi ini

The Corruption Eradication Commission (KPK) will examine Nanggroe Aceh Darussalam Governor Abdullah Puteh on Thursday over his alleged involvement in a corruption case.

detikcom - Jakarta, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer mengatakan, rendahnya gaji pegawai negeri bukan menyebab utama tingginya korupsi di Indonesia. Penanganan korupsi tidak bisa hanya dengan menaikkan gaji PNS, tapi juga dengan mengatasi faktor penyebab korupsi lainnya.

BANDA ACEH (Media): Jumlah terdakwa kasus korupsi dan penyimpangan dana pengadaan mesin cetak koran pada 2002 senilai Rp4,2 miliar yang perkaranya kini disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh akan bertambah.

Menurut rencana, hari ini, Rabu (9/6), Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Timor Tengah Selatan (TTS), Drs. Otniel Nomeni, dan Bendahara Umum, Onisimus Nenoliu, diperiksa tim penyidik Polres TTS. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) tahun 2004 untuk pembayaran pesangon anggota DPRD setempat sebesar Rp 1,4 miliar.

Sungguh ironis. Anggota DPR/DPRD yang menurut konsepnya adalah wakil rakyat, banyak terlibat kasus hukum. Total jenderal ada 270 anggota legislatif yang kasusnya saat ini diproses oleh Kejaksaan.

JAKARTA - Program Pengadaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS) dicanangkan pada 1997. Setelah sekian lama berjalan, rupanya tidak ada kontrol yang lebih jauh dalam penyelenggaraannya sehingga sangat rawan korupsi. Diduga Kepala Sekolah Dasar di Jakarta menyelewengkan dana program tersebut.