Jakarta, Kompas - Merasa kecewa karena diberhentikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) akan menggugat Presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka memberi waktu 30 hari bagi Presiden untuk mengeluarkan keputusan presiden tentang integrasi KPKPN ke dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak kunjung turun, KPKPN akan melayangkan gugatan.
TIDAK sedikit orang bertanya, adakah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa membawa keluar bangsa ini dari daftar negara paling korup di dunia. Rupanya banyak orang yang percaya bila masalah raksasa ini bisa dipecahkan, maka reformasi di bidang lain akan lebih mudah dilalui.
Jakarta, Kompas - Seiring dengan maraknya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan legislatif, semakin banyak pula unsur pimpinan DPRD di Tanah Air yang berstatus tersangka. Bahkan, beberapa orang telah mendekam di sel tahanan, seperti Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star dan Ketua DPRD Kota Banda Aceh M Amin Said.
Proyek Peningkatan Mutu Aparatur pada Biro Kepegawaian Setda Prop NTT tahun 2003 menuai masalah. Uang sebesar Rp 6 miliar telah cair. Padahal, dana yang dialokir hanya sebesar Rp. 4.272.500.000. Siapa-siapa yang terlibat?
JAKARTA-Darmin Nasution, Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan mengatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kasasi PT Prudential Life Assurance bisa dijadikan yurisprudensi bahwa keputusan pailit lewat Pengadilan Niaga tidak tepat.
SEMARANG- Dewan Etik KP2KKN Machfudz Ali mengungkapkan, pihaknya merespons positif pernyataan Kepala Kejati Jateng bahwa sudah ditemukan unsur-unsur dugaan korupsi atas dugaan penyalahgunaan APBD Jateng. Hanya, dia menyatakan, aparat di bawahnya kurang serius memaknai semangat yang digulirkan oleh pimpinannya.
Proses pendaftaran pemilih seharusnya diperbaiki untuk memberi jaminan bagi hak politik rakyat. Bahkan, jika dimungkinkan, proses pendaftaran pemilih untuk pemilu presiden diperpanjang guna memastikan pelaksanaan hak pilih rakyat.
Hubungan tinggi-rendahnya korupsi dengan religiusitas suatu negara terkadang sulit ditentukan. Negara yang dikenal religius seperti Indonesia, dalam beberapa survei justru sangat tinggi dalam urusan korupsi. Sebaliknya, sejumlah negara sekuler justru berhasil menekan tingkat korupsinya. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi?
Kasus korupsi DPRD Padang, kemarin mulai disidangkan di pengadilan negeri setempat. Sepuluh terdakwa yang semuanya politisi itu langsung dikenakan ancaman maksimal 20 tahun dan minimal empat tahun penjara.
