Rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2004) secara aklamasi menyetujui 21 nama calon pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diserahkan pada Presiden.

DPRD akan menuntut balik pernyataan Ir Kunarto, caleg tidak jadi DPRD I Jateng dari PDI-P Kudus yang menyatakan Dewan korupsi Rp 22,9 miliar.

Ada kabar cukup mengagetkan dalam sidang paripurna dengan agenda pembahasan nota keuangan di DPRD Kota Tegal, Sabtu (5/6) lalu. Fraksi PDI-P mengungkap deposito Rp 1,1 miliar milik PDAM yang selama ini tidak dilaporkan kepada publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini akan melakukan pemeriksaan kekayaan kelima pasangan calon presiden/wakil presiden. Untuk itu, KPK meminta kepada capres dan cawapres untuk mempersiapkan data mengenai daftar kekayaannya.

Garut Governance Watch (G2W) secara resmi melaporkan kasus korupsi kasus APBD Garut sebesar Rp 6,6 miliar oleh anggota DPRD Garut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketuanya Erry R.H. Pamengkas. Langkah itu dilakukan G2W agar KPK ikut memantau kasus ini dan diharapkan juga ikut turun hingga tuntas bila dalam perjalanannya ada kejanggalan.

Polda Sumatra Barat (Sumbar) belum mengabulkan penangguhan penahanan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star karena masih dibutuhkan untuk pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2003, senilai Rp215 juta.

Para pengidam pemerintahan yang bersih berharap bahwa 'Indonesia' dan 'korupsi' menjadi oxymoron: dua kata yang tak bisa saling berdampingan. Tetapi, nyatanya, keduanya seperti pasangan yang sulit berpisah.

Panitia seleksi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi akan mengumumkan calon hakim yang lulus psikotes hari ini. Mereka akan merapatkan rekomendasi hasil psikotes yang dilakukan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM). Hasil dari PPSDM itu hanyalah bersifat rekomendasi kepada panitia seleksi. Demikian dikatakan Wakil Sekretaris Panitia Seleksi Soeparno di Jakarta kemarin.

Calon presiden Partai Golkar Jenderal (purn) Wiranto berjanji akan menghukum mati para koruptor jika terpilih menjadi presiden. Janji itu diungkapkannya saat berkampanye di alun-alun kota Ponorogo, Jawa Timur, kemarin. Dihadapan ribuan pendukunganya, mantan Panglima ABRI itu juga berjanji akan menegakan hukum yang selama ini tidak berjalan secara adil.

Komisi Keuangan dan Perbankan DPR akan memanggil beberapa bank besar yang menerima dana program penambahan modal (rekapitalisasi) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pemanggilan tersebut untuk menjelaskan soal keberadaan dan penggunaan dana rekap tersebut.