Transparency International Indonesia melihat ada ketidakjujuran sebagian calon presiden dan calon wakil presiden dalam melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency Emmy Hafild, dana yang digunakan pasangan capres untuk beriklan di media massa melebihi dana kampanye yang dilaporkan ke KPU. Kami memantau berapa kali (beriklan) dalam sehari, berapa biayanya per detik dan di stasiun televisi mana, kata dia kemarin.

Transparansi Internasional Indonesia (TII) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mutakhirkan laporan kekayaan para calon presiden/calon wakil presiden dan mengaudit dana kampanye mereka. Hal itu penting dilakukan untuk menghindari kampanye pemilihan presiden sebagai ajang pencucian uang (money laundry) dengan masuknya dana-dana siluman ke dalam dana kampanye para capres dan calon wapres.

Sukses Kejari Padang menangani soal korupsi anggota DPRD, menarik minat Kejari Garut. Karena kebetulan tengah menyidik kasus serupa, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Wienardy Darwis mengirimkan satu tim di bawah Aspidsus untuk melakukan studi banding.

Berusaha hidup jujur dalam lingkungan dan budaya yang sudah sedemikian parah praktek korupsinya bukanlah perkara yang mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya segelintir individu yang mampu bertahan, dengan resiko yang tidak kecil. Selain menghadapi kemungkinan disingkirkan dari lingkungan pergaulan, karir profesionalnya juga seringkali tersendat. Sebaliknya, orang-orang yang hidup bermewah, kaya raya jauh lebih dihormati oleh masyarakat walaupun kemewahan itu tidak mungkin diperoleh dengan pendapatan resminya.

Kasus dugaan korupsi APBD tahun 2001 hingga 2002 senilai Rp 5,3 miliar yang terjadi di DPRD Kabupaten Nganjuk terus diusut tim penyelidik Polres Nganjuk.

Upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi APBD tahun 2001 hingga 2002 senilai Rp 5,3 miliar yang terjadi di DPRD Kabupaten Nganjuk mulai dilanjutkan oleh tim penyelidik dari Polres Nganjuk. Hal ini setelah kemarin, Kamis (3/6) giliran bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk, Susilowati, dimintai keterangan oleh tim penyelidik sekitar 2 jam.

Biaya pelaksaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SDN/MI di Kabupaten Malang ditengarai tak sesuai aturan. Sebab, ditemukan adanya dugaan markup biaya UAS sebesar Rp 81.000 per siswa. Padahal, aturannya UAS SDN/MI itu tak lebih dari Rp 10.000 per siswa.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution mendapat dukungan mayoritas dari sembilan fraksi yang ada di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR untuk menjabat posisi ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan Satrio Budiharjo Jeodono.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim auditor untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Radio Republik Indonesia (RRI), berkaitan dengan adanya dugaan penggelembungan dana (mark up) pembelian peralatan total senilai Rp 45,61 miliar.

Wakil Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Agustinus Lakapu, B.A, mengungkapkan, dana purna bakti untuk Dewan setempat senilai Rp 1,4 miliar sudah habis ‘dipinjamkan’ dan dipakai untuk membiayai kampanye Pemilu Legislatif masing-masing anggota DPRD TTS.