Garut Governance Watch (G2W) secara resmi melaporkan kasus korupsi kasus APBD Garut sebesar Rp 6,6 miliar oleh anggota DPRD Garut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketuanya Erry R.H. Pamengkas. Langkah itu dilakukan G2W agar KPK ikut memantau kasus ini dan diharapkan juga ikut turun hingga tuntas bila dalam perjalanannya ada kejanggalan.
Polda Sumatra Barat (Sumbar) belum mengabulkan penangguhan penahanan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star karena masih dibutuhkan untuk pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2003, senilai Rp215 juta.
Para pengidam pemerintahan yang bersih berharap bahwa 'Indonesia' dan 'korupsi' menjadi oxymoron: dua kata yang tak bisa saling berdampingan. Tetapi, nyatanya, keduanya seperti pasangan yang sulit berpisah.
Panitia seleksi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi akan mengumumkan calon hakim yang lulus psikotes hari ini. Mereka akan merapatkan rekomendasi hasil psikotes yang dilakukan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM). Hasil dari PPSDM itu hanyalah bersifat rekomendasi kepada panitia seleksi. Demikian dikatakan Wakil Sekretaris Panitia Seleksi Soeparno di Jakarta kemarin.
Calon presiden Partai Golkar Jenderal (purn) Wiranto berjanji akan menghukum mati para koruptor jika terpilih menjadi presiden. Janji itu diungkapkannya saat berkampanye di alun-alun kota Ponorogo, Jawa Timur, kemarin. Dihadapan ribuan pendukunganya, mantan Panglima ABRI itu juga berjanji akan menegakan hukum yang selama ini tidak berjalan secara adil.
Komisi Keuangan dan Perbankan DPR akan memanggil beberapa bank besar yang menerima dana program penambahan modal (rekapitalisasi) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pemanggilan tersebut untuk menjelaskan soal keberadaan dan penggunaan dana rekap tersebut.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan melakukan audit menyeluruh atas data kekayaan lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilihan presiden pada 5 Juli. Mudah-mudahan sebelum hari pemilihan, auditnya sudah rampung, kata Wakil Ketua Komisi Erry Riyana Hardjapamekas kepada wartawan di Bandung akhir pekan lalu.
Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) mendesak calon presiden yang sedang berkampanye untuk memasukkan pembenahan kebijakan otonomi daerah (otda) dalam salah satu program kerjanya. Terutama untuk kebijakan otonomi daerah di beberapa daerah konflik, karena masyarakat pasti menunggu langkah apa yang akan dilakukan calon pemimpin bangsa menyelesaikan berbagai masalah di daerah konflik.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star, yang kini masih ditahan di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Jalan Sudirman, Padang, mengakui telah menyalahgunakan keuangan APBD di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, sekitar Rp 167 juta.
Memasuki hari keenam, kampanye presiden dan wakil presiden mulai diisi dengan isu-isu aktual dan kontroversial. Calon presiden Hamzah Haz bahkan menyatakan, jika terpilih menjadi presiden, dia akan segera memberi kepastian hukum bagi mantan Presiden Soeharto dengan cara mengadilinya.
