Pengadilan Negeri (PN) Garut telah mengeluarkan surat izin kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan terhadap sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPRD Garut. Pihak PN Garut juga menyatakan siap menerima limpahan kasus yang kini tengah disidik Kejari Garut.

Biaya Kegiatan Khusus Rp 6,02 Miliar Dibagi-bagi. Setiap Orang Rp 12,8 Juta Per Triwulan

Setelah diterpa kasus asuransi beberapa waktu lalu, kini DPRD DIY kembali diguncang persoalan belanja sebesar Rp 1,6 miliar yang tidak didukung bukti jelas.

Kejaksaan memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus korupsi yaitu Zulkarnain (mantan Walkot Banda Aceh) dan dua anggota DPRD setempat, Anas Bidin Nyak Syech, dan Muntasir Hamid.

Dugaan penyimpangan APBD Jateng 2003 yang dilaporkan oleh KP2KKN pada pertengahan Januari lalu ke Kejati Jateng akan segera ditindaklanjuti dengan mengusut kasus itu. Kajati Jateng J Pariyanto menyatakan, pihaknya telah mengirimkan timnya ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jakarta untuk mengaudit APBD Jateng tersebut.

Tim antikorupsi Polwiltabes Semarang mulai bekerja mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi di beberapa instansi pemerintah. Kemarin, penyidik memanggil seorang direktur sebuah perseroan terbatas (PT) rekanan dalam sebuah proyek di salah satu instansi yang dananya diduga dikorupsi.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NAD berjanji segera mengusut kemungkinan adanya indikasi mark-up dalam proyek rehab rumah dinas Sekda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang menghabiskan dana senilai Rp 1,4 milyar bersumber dari APBD 2002 dan 2003.

Wagub : Kita Ikuti Prosedurnya Saja

Dugaan bagi-bagi uang Rp 2 miliar untuk pemekaran kota yang diterima anggota dewan, membuat Ketua DPRD Kota Mojokerto, Hari Utomo berang. Dia membantah DPRD secara kelembagaan terlibat bagi-bagi uang tersebut

Bojonegoro, Surya - Dugaan rekayasa kayu jati curian menjadi kayu pendhem sebagaimana diungkapkan Bojonegoro Corrruption Watch (BCW) mulai menampakkan bukti.