Kasus dugaan korupsi APBD tahun 2001 hingga 2002 senilai Rp 5,3 miliar yang terjadi di DPRD Kabupaten Nganjuk terus diusut tim penyelidik Polres Nganjuk.

Upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi APBD tahun 2001 hingga 2002 senilai Rp 5,3 miliar yang terjadi di DPRD Kabupaten Nganjuk mulai dilanjutkan oleh tim penyelidik dari Polres Nganjuk. Hal ini setelah kemarin, Kamis (3/6) giliran bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk, Susilowati, dimintai keterangan oleh tim penyelidik sekitar 2 jam.

Biaya pelaksaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SDN/MI di Kabupaten Malang ditengarai tak sesuai aturan. Sebab, ditemukan adanya dugaan markup biaya UAS sebesar Rp 81.000 per siswa. Padahal, aturannya UAS SDN/MI itu tak lebih dari Rp 10.000 per siswa.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution mendapat dukungan mayoritas dari sembilan fraksi yang ada di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR untuk menjabat posisi ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan Satrio Budiharjo Jeodono.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim auditor untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Radio Republik Indonesia (RRI), berkaitan dengan adanya dugaan penggelembungan dana (mark up) pembelian peralatan total senilai Rp 45,61 miliar.

Wakil Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Agustinus Lakapu, B.A, mengungkapkan, dana purna bakti untuk Dewan setempat senilai Rp 1,4 miliar sudah habis ‘dipinjamkan’ dan dipakai untuk membiayai kampanye Pemilu Legislatif masing-masing anggota DPRD TTS.

Dua kasus dugaan korupsi yang dilakukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah Jawa Barat masih terus bergulir di pengadilan.

Umumnya tidak seorang pun akan melarang orang lain untuk menunaikan ibadah haji. Namun, di Cianjur, orang yang telah membantu memberangkatkan banyak orang berhaji malah terancam hukuman penjara.

KASUS dugaan korupsi yang melibatkan wakil rakyat di Kota Payakumbuh tak hanya ditangani kejaksaan, tapi juga kepolisian. Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar, sejak Rabu (2/6) pukul 18.15 WIB, secara resmi menahan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star, tersangka kasus korupsi APBD 2003 sebesar Rp350 juta.

Belum pantas saya menerima penghargaan sebagai Pejuang Antikorupsi 2004, karena masih banyak kasus korupsi di Sumatra Barat yang belum dituntaskan. Namun demikian, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Masyarakat Profesional Madani (MPM) yang telah memberikan penghargaan ini.''