Sulit menghitung, apakah rasio antara jumlah rumah ibadah dengan penduduk Indonesia lebih kecil atau lebih besar dibanding di negara-negara lain. Makin sulit lagi, bahkan mustahil, menghitung frekuensi ritual ibadah yang dilakukan semua pemeluk agama.
ALANGKAH menyenangkan dan membahagiakan hati jika kita hidup dalam sebuah masyarakat di mana pemerintahnya bersih, orang miskin disantuni, penganggur ditawari pekerjaan, pengusaha difasilitasi untuk mengembangkan daya saing, buruh diupah dengan layak, tiap anak menikmati bangku sekolah, perempuan dan asal-usul budaya terbebas dari diskriminasi, polisi tak ringan tangan dan main tembak, serta tentara tidak ikut campur di wilayah politik.
Bak Sisyphus yang dihukum para dewa dalam mitologi Yunani. Demikian kira-kira nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Sisyphus harus mendorong batu besar yang berat dengan susah payah ke puncak gunung. Namun, setiap kali sampai ke puncak gunung, batu itu menggelinding jatuh.
Penerima hadiah Nobel, Oscar Arias Sanchez, mengatakan, tumbangnya rezim diktator di Amerika Latin kebanyakan disebabkan kemarahan rakyat atas korupsi yang dilakukan rezim itu. Tetapi, rakyat yang sama dapat pula dikecewakan oleh meluasnya korupsi di bawah rezim-rezim demokratis sehingga mereka menghidupkan kembali kediktatoran yang baru.
PRESIDEN Megawati akhirnya melantik lima orang pemimpin Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 27 Desember 2003.
SUKA tidak suka, korupsi -- juga kolusi dan nepotisme -- sudah menjadi trade mark negeri ini. Ibarat penyakit, kondisinya sudah demikian kronis dan berdaya tular cepat, sedangkan terapi penyembuhannya masih jauh dari harapan. Begitu mengakarnya korupsi, ia diyakini merupakan pemegang saham terbesar bagi keruntuhan perekonomian Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, memang tidak sedikit praktik korupsi yang berhasil dibongkar. Kasusnya pun, dari kelas teri hingga kelas kakap, banyak yang sudah disidangkan. Di antara pelaku, bahkan ada yang sudah menghuni penjara kendati tetap masih lebih banyak yang berkeliaran di luar.
Menurut informasi, mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di kota Medan tidak dipungut biaya sepeser pun. Benar atau tidak informasi tersebut, sedikit banyak membuat cemburu rakyat di daerah. Terutama di Deli Serdang yang berjarak tidak begitu jauh dari kota Medan. Bayangkan saja, untuk mengurus KTP di Tanjung Morawa--kecamatan di Deli Serdang--dibutuhkan biaya administrasi Rp 17.000. Itu pun KTP selesai dalam jangka waktu tiga minggu. Pengurusan KTP bisa lebih cepat--menjadi tiga hari, jika si nasabah atau pengurus KTP--rela membayar uang administrasi Rp 20.000. Jadi dengan menambah Rp 3000 pengurusan KTP di Tanjung Morawa menjadi lebih cepat.
Fajar ekspektasi masyarakat Indonesia yang sekian lama memendam rindu akan perwujudan clean goverment, kembali merekah. Ini setelah Presiden Megawati menandatangani Keppres No 73 Tahun 2003 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) atau KAK (Komisi Anti Korupsi), yang dipimpin oleh Prof Romli Atmasasmita.
EDITORIAL Media Indonesia (13/10/2003) begitu baik mengurai banyaknya pemimpin yang rangkap jabatan di eksekutif dan partai politik (parpol). Akibatnya, pejabat bersangkutan tidak bisa konsentrasi karena perhatian dan tanggung jawab terpecah. Bahkan, kadang sulit dibedakan apa sang pejabat berperan sebagai eksekutif atau sebagai pimpinan parpol saat berkunjung ke daerah. Sangat sedikit pejabat negara yang bisa memisahkan itu, sebut saja Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra saat berkunjung ke daerah menemui kader partainya tidak mau menggunakan fasilitas negara.
Organisasi massa berbasis umat Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 15 Oktober 2003 mencanangkan gerakan memberantas korupsi dari bumi persada Indonesia. Beberapa waktu sebelumnya organisasi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) juga melakukan hal serupa, yakni menentang segala praktik korupsi.
