Rendahnya persepsi korupsi (IPK) di Indonesia menempatkan posisi negeri kita sebagai negara nomor 6 paling korup di dunia dari 133 negara. Penilaian Tranparency International itu sangat memalukan kita. Tetapi mau bilang apa? Salah satu gerakan reformasi yang bertujuan memberantas tindak pidana korupsi, terbukti gagal. Banyak orang mengatakan, di era pascareformasi - karena ada pihak ketiga yang berupaya membelokkan arah serta tujuan gerakan reformasi - korupsi di Indonesia semakin subur.

Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Dalam beberapa laporan terakhir lembaga pemantau korupsi, Transparency International (TI) , senantiasa menempatkan Indonesia dalam 10 negara paling korup di samping Nigeria, Pakistan, Kenya, Bangladesh, Cina, Kamerun, Venezuela, Rusia, dan India.Di negeri ini, praktik korupsi sudah sangat menjamur, mengakar, bahkan jadi budaya sehari-hari.

Korupsi adalah bisnis tertutup. Mirip transaksi narkotik dan obat terlarang lainnya, praktik korupsi mengandalkan kerahasiaan, kolusi dan sedikit kepercayaan bahwa transaksi haram itu tidak akan bocor ke luar. Dalam kasus-kasus yang paling mencolok pun, korupsi jarang dilakukan secara terbuka. Persis bakteri yang berkembang biak di lingkungan yang hangat dan gelap, begitulah korupsi beroperasi dan berkembang biak di lingkungan yang bersahabat.

Penanganan masalah korupsi telah diatur dalam UU No 3/1971. Kebijakan pemerintah pun sudah jelas. Bagaimana praktiknya?

Rasa malu kita sebagai bangsa mungkin sudah habis. Kita tidak lagi malu memiliki bangsa berjulukan paling korup di dunia. Jika Orde Baru ditumbangkan kaum reformis karena dianggap menciptakan sistem pemerintahan yang korup, nyatanya setelah reformasi tahun 1998 hingga kini sistem pemerintahan yang ada masih bertahan pada pola lama. Pola lama itu adalah pola korup.

School Improvement Grant Program is funded by The Netherland grant to improve the schools in poor area in Indonesia. The first of SIGP was conducted at the school year 2001/2002. The target were the school for refugee and the broken school caused by disaster. SIGP I was covering 10% of the poorest district/city in Indonesia as well. There were 73 district/city which got the grant of SIGP I.

Seperti telah diprediksikan banyak orang, Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung akhirnya membebaskan Akbar Tandjung. Dalam putusan mereka, majelis hakim agung menerima permohonan kasasi dan menyatakan Akbar Tandjung tidak bersalah melakukan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang sebagai Menteri Sekretaris Negara.

The Corruption Eradication Commission (KPK) discovered after a marathon interrogation of Aceh governor Abdullah Puteh on Thursday that he had not even bothered with a bidding process in the purchase of a Russian-made helicopter for the controversial price of Rp 12.5 billion (US$1.35 million).

Metodologi Kartu Laporan (Report Card System = RCS) disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerintah yang lebih tanggap terhadap kebutuhan dan
permintaan rakyat. Buku panduan ini dirancang sebagai pedoman penggunaan MetodologiKartu Laporan dalam merancang, menjalankan dan menganalisa umpan balik berharga dari masyarakat mengenai berbagai pelayanan masyarakat yang tersedia.

Selama pemantauan pembiayaan kampanye dari 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden
pada putaran pertama kampanye, 1 – 7 Juni 2004 oleh Transparecy International Indonesia
(TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama mitra di 28 daerah menemukan total
dana kampanye sebesar Rp 10.326.651.500,-.