Menurut informasi, mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di kota Medan tidak dipungut biaya sepeser pun. Benar atau tidak informasi tersebut, sedikit banyak membuat cemburu rakyat di daerah. Terutama di Deli Serdang yang berjarak tidak begitu jauh dari kota Medan. Bayangkan saja, untuk mengurus KTP di Tanjung Morawa--kecamatan di Deli Serdang--dibutuhkan biaya administrasi Rp 17.000. Itu pun KTP selesai dalam jangka waktu tiga minggu. Pengurusan KTP bisa lebih cepat--menjadi tiga hari, jika si nasabah atau pengurus KTP--rela membayar uang administrasi Rp 20.000. Jadi dengan menambah Rp 3000 pengurusan KTP di Tanjung Morawa menjadi lebih cepat.

Fajar ekspektasi masyarakat Indonesia yang sekian lama memendam rindu akan perwujudan clean goverment, kembali merekah. Ini setelah Presiden Megawati menandatangani Keppres No 73 Tahun 2003 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) atau KAK (Komisi Anti Korupsi), yang dipimpin oleh Prof Romli Atmasasmita.

EDITORIAL Media Indonesia (13/10/2003) begitu baik mengurai banyaknya pemimpin yang rangkap jabatan di eksekutif dan partai politik (parpol). Akibatnya, pejabat bersangkutan tidak bisa konsentrasi karena perhatian dan tanggung jawab terpecah. Bahkan, kadang sulit dibedakan apa sang pejabat berperan sebagai eksekutif atau sebagai pimpinan parpol saat berkunjung ke daerah. Sangat sedikit pejabat negara yang bisa memisahkan itu, sebut saja Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra saat berkunjung ke daerah menemui kader partainya tidak mau menggunakan fasilitas negara.

Organisasi massa berbasis umat Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 15 Oktober 2003 mencanangkan gerakan memberantas korupsi dari bumi persada Indonesia. Beberapa waktu sebelumnya organisasi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) juga melakukan hal serupa, yakni menentang segala praktik korupsi.

Puasa tahun ini, di negeri kita, saya kira cukup istimewa. Ia datang di tengah kepedulian banyak orang tentang mendesaknya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Betapa tidak, tahun demi tahun berlalu--sesungguhnya juga, puasa demi puasa berlalu--dalam keadaan negeri ini selalu terpuruk ke kelompok negara paling korup di seluruh dunia. Maka, kita pun berhak bertanya, apa makna puasa bagi kita orang Indonesia?

AMARTYA SEN, peraih nobel bidang ekonomi 1998, dalam bukunya yang berjudul Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia (terjemahan Indonesia diterbitkan oleh Mizan, 2000) menyatakan bahwa peran instrumental demokrasi (pemilihan umum, politik multipartai, media yang bebas, dan lain-lain) dalam memastikan bahwa pemerintahan benar-benar menanggapi kebutuhan dan kesulitan rakyatnya memiliki signifikansi praktis yang besar.

Indonesia kembali mendapat juara keenam negara paling korup dari 133 negara yang dinilai oleh Transparansi Internasional Indonesia. Tahun lalu Indonesia juara keempat dari 102 negara paling korup. Seperti biasanya, jika ada penilaian buruk untuk Indonesia, dengan serta-merta para pejabat tinggi bereaksi. Ada sementara yang membantah bahwa survei tersebut tidak sahih, bahkan variabel penilaiannya kurang transparan. Kepala negara pun, tampaknya sudah pusing memikirkan korupsi. Dia punya komitmen pemberantasan, tetapi tidak tahu dari mana dan bagaimana cara memberantasnya. Korupsi sekarang ini bahkan lebih ganas dari masa Orde Baru

AKHIR-AKHIR ini muncul kecenderungan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan sanksi sosial di samping sanksi hukum seperti yang selama ini berjalan, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan usaha pemberantasan korupsi.

Bali tetap indah seperti sedia kala ketika saya kembali mengunjunginya beberapa waktu lalu. Namun, di tengah kesesakan hati mengenang korban bom Bali di depan monumen yang baru saja didirikan di kawasan Legian, saya terkenang percakapan dengan seorang sopir taksi yang mengantar perjalanan kami dari Denpasar menuju Tabanan.

DENGAN alasan Presiden Megawati Soekarnoputri gagal menyelamatkan agenda reformasi, beberapa partai politik mulai melakukan langkah nyata menghadapi Pemilu 2004. Salah satu di antaranya membangun koalisi.