MENJADI kewajiban kita semua, khususnya komunitas hukum, untuk memberi garis bawah yang tebal terhadap keberhasilan sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Padang membawa para terdakwa koruptor ke pengadilan dan menghukumnya. Benar-benar kejadian tersebut tidak boleh dianggap kecil dan biasa, apalagi untuk sebentar kemudian dilupakan begitu saja.
Kepolisian Negara RI tidak pernah berhenti berusaha menangkap Maria Pauliene Lumowa, salah satu tersangka penting kasus pembobolan Bank BNI Tbk, yang kini berada di Singapura. Hingga Jumat (11/6) pun, Kepala Polri Jenderal (Pol) Da
Persoalan korupsi pimpinan dan anggota DPRD di berbagai wilayah di Indonesia makin banyak diungkap. Hendaknya pula ada usaha untuk meneropong dugaan korupsi di tubuh DPRD DKI Jakarta, terutama pada implementasi anggarannya. Karena sejak dimulai dari perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta itu tidak melibatkan peran masyarakat.
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Muhammad Bob Hasan. Namun, MA hanya mengabulkan sebagian permohonan dan tetap menyatakan Bob Hasan bersalah melakukan korupsi dalam kontrak antara Departemen Kehutanan dengan PT Mapindo Parama (MP).
Politik uang dalam pemilu berlangsung melalui tiga lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Namun, akibat aturan perundang-undangan yang tidak memadai, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum hanya bisa menjangkau politik uang di lapisan bawah.
Gerakan Penegak Moral Bangsa (GPMB) menyerukan rakyat Indonesia agar memilih calon presiden dan wakil presiden yang berkomitmen tinggi memberantas korupsi dan diskriminasi, mampu memosisikan diri sebagai negarawan, serta memiliki kelayakan moral sebagai pemimpin bangsa.
Terkait dengan penjualan tanker raksasa yang kontroversial, pihak PT Pertamina membiayai perjalanan sejumlah anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ke Hongkong dan Korea Selatan. Meskipun perjalanan tersebut dianggap sebagai perjalanan dinas, Ketua Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia Otto Gewa Diwara menuding ajakan jalan-jalan itu dimaksudkan agar anggota DPR tidak menghambat rencana penjualan tanker raksasa (very large crude carriers/VLCC) Pertamina.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional memecat Ketua DPRD Sumatera Barat Arwan Kasri sebagai kader partai tersebut. Bersama Arwan, tujuh anggota DPRD lainnya yang juga kader partai itu ikut dipecat setelah Pengadilan Negeri Padang memvonis mereka dengan hukuman penjara karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Berbicara mengenai pengadilan pada waktu sekarang ini, dapat dicatat bahwa masyarakat tidak lagi menjadikan dan mempercayai pengadilan sebagai sarana utama untuk mencari keadilan dan kebenaran. Kebobrokan pengadilan sudah dapat dilihat secara kasat mata, mulai dari moralitas para aparat penegak hukum, korupsi yang terjadi di dalam pengadilan itu sendiri (judicial corruption) sampai dengan adanya putusan-putusan kontroversial yang dikeluarkan oleh pengadilan yang tidak sesuai dengan rasa adil yang berkembang dalam masyarakat, seperti pembebasan Joko S Chandra, Beddu Amang, dan Ricardo Gelael yang semuanya terlibat dalam perkara korupsi. Keberadaan pengadilan yang tidak independen, tidak imparsial, dan banyak mendapat intervensi dari pihak luar semakin memperburuk citra pengadilan di mata masyarakat.
Telah berulang kali Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam menuai prestasi korupsi. Dari tahun ke tahun, prestasi korupsi ini cenderung meningkat. Kecenderungan ini dapat ditengok berdasarkan hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC), berturut-turut dengan indeks korupsi 7,31 (1995), 7,69 (1996), 8,67 (1997) dan 9,88 (1999). Namanya juga korupsi, pastilah prestasi ini bukan yang membanggakan tapi sungguh memalukan.
