Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengincar sejumlah skandal korupsi yang diduga menimbulkan kerugian negara miliaran.

BARANGKALI tidak ada kata yang tepat untuk melawan korupsi di negeri ini selain revolusi! Ini mengingat di era reformasi yang amanahnya membersihkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, praktik haram itu justru makin merajalela, terutama pascaotonomi daerah. Jika pejabat Orde Baru butuh waktu satu dasawarsa dari 32 tahun rezim Soeharto untuk kaya dari hasil korupsi, di era reformasi ini pejabat negara, aparat hukum/birokrasi, atau politisi bermasalah di legislatif hanya butuh tiga tahun agar bisa hidup mewah dari hasil korupsi. Kalau mau kaya, jadilah politisi, ungkap Mochamad Basuki menuturkan pengalamannya selama ia menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya beberapa waktu lalu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyelenggarakan audit ulang atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, yang dilakukan oleh akuntan publik kepada perusahaan negara yang sebagian sahamnya dikuasai asing, perusahaan yang go public atau yang terdaftar dalam bursa efek internasional maupun yayasan.

SEBAGAI salah satu pijakan penyusunan anggaran belanja dan anggaran sekretariat tahun 2002, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menerakan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Namun, dalam praktiknya peraturan pemerintah itu dilanggar. Masyarakat Sumbar dibohongi. Ironisnya, Gubernur Sumbar tak berkutik. Ini terbukti dengan ditetapkannya APBD Tahun 2002 melalui Peraturan Daerah Nomor 02/SB/2002.

STATUS terdakwa saat ini disandang mantan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Adjis Saip dan mantan Sekretaris DPRD Abdul Shobur dalam kasus penyelewengan dana operasional DPRD senilai Rp 7,5 miliar. Pencairan dana bahkan dilakukan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana itu dibagikan kepada 74 anggota dewan segera setelah rapat paripurna penetapan APBD, Januari 2003.

ADA apa dengan Sumatera Barat? Tanyaan seperti ini terlalu sering mengapung tatkala pers habis-habisan memberitakan DPRD Sumbar dalam empat tahun terakhir, menyusul sikap pongah para wakil rakyat terhormat itu. Dengan kekuasaan di tangan, mereka seperti sekehendak hati menggunakan (dan terakhir terbukti mengorupsi) uang rakyat.

SEJAK dua minggu lalu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Gufroni bin Sarbaya terlihat sibuk. Ia mempersiapkan ruang tahanan baru, mematuhi perintah Koordinator Urusan Kemasyarakatan Kantor Wilayah Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kami sedang berpikir mengubah ruang besuk yang berukuran 4 x 7 meter menjadi ruang tahanan dua lantai, katanya.

SELAMA tahun 2003-2004, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menangani 99 kasus dugaan korupsi, baik yang melibatkan pejabat eksekutif maupun legislatif. Dari jumlah itu, 86 kasus sudah sampai ke tahap penuntutan, di mana 60 kasus di antaranya sudah diputus di tingkat pengadilan negeri. Jadi, masih ada 13 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, salah satunya adalah kasus dugaan penyalahgunaan dana anggaran DPRD Jateng tahun anggaran 2003.

SEJUMLAH anggota DPRD di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, atau Kabupaten Garut (Jawa Barat) sedang menanti ganjaran hukum menyusul aksi korupsi setelah pesta anggaran APBD. Di saat sama anggota DPRD Kalimantan Timur sedang menanti kompensasi uang asuransi menjadi tali asih Rp 500 juta sebelum mengakhiri masa tugas mereka. Pesta pora anggota DPRD dengan menggunakan uang rakyat ternyata belum berakhir.

DALAM kampanye pemilihan presiden 2004 yang kini sedang berlangsung, hampir semua calon presiden dan wakil presiden meneriakkan tekad untuk memberantas korupsi. Isu pemberantasan korupsi menjadi tema paling menarik perhatian para calon itu. Tidak heran kalau pada setiap kampanye selalu diselipkan: memberantas korupsi adalah salah satu agenda utama yang akan dikerjakan jika mereka terpilih nanti.