Penjara Garut Menunggu Anggota DPRD [12/06/04]

SEJAK dua minggu lalu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Gufroni bin Sarbaya terlihat sibuk. Ia mempersiapkan ruang tahanan baru, mematuhi perintah Koordinator Urusan Kemasyarakatan Kantor Wilayah Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kami sedang berpikir mengubah ruang besuk yang berukuran 4 x 7 meter menjadi ruang tahanan dua lantai, katanya.

Sulitnya Memberantas Korupsi [12/06/04]

SELAMA tahun 2003-2004, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menangani 99 kasus dugaan korupsi, baik yang melibatkan pejabat eksekutif maupun legislatif. Dari jumlah itu, 86 kasus sudah sampai ke tahap penuntutan, di mana 60 kasus di antaranya sudah diputus di tingkat pengadilan negeri. Jadi, masih ada 13 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, salah satunya adalah kasus dugaan penyalahgunaan dana anggaran DPRD Jateng tahun anggaran 2003.

Pesta Anggaran Belum Berakhir [12/06/04]

SEJUMLAH anggota DPRD di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, atau Kabupaten Garut (Jawa Barat) sedang menanti ganjaran hukum menyusul aksi korupsi setelah pesta anggaran APBD. Di saat sama anggota DPRD Kalimantan Timur sedang menanti kompensasi uang asuransi menjadi tali asih Rp 500 juta sebelum mengakhiri masa tugas mereka. Pesta pora anggota DPRD dengan menggunakan uang rakyat ternyata belum berakhir.

Betul, Korupsi Memang Sudah ke Mana-mana [12/06/04]

DALAM kampanye pemilihan presiden 2004 yang kini sedang berlangsung, hampir semua calon presiden dan wakil presiden meneriakkan tekad untuk memberantas korupsi. Isu pemberantasan korupsi menjadi tema paling menarik perhatian para calon itu. Tidak heran kalau pada setiap kampanye selalu diselipkan: memberantas korupsi adalah salah satu agenda utama yang akan dikerjakan jika mereka terpilih nanti.

BPK: Tidak Masalah Kewenangan Mengaudit Berkurang [12/06/04]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mempermasalahkan pengurangan kewenangan dalam mengaudit perusahaan negara, akibat adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Rencananya, RUU tersebut akan disahkan DPR Senin (14/6) dalam rapat paripurna.

Dari Padang dengan Harapan [12/06/04]

MENJADI kewajiban kita semua, khususnya komunitas hukum, untuk memberi garis bawah yang tebal terhadap keberhasilan sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Padang membawa para terdakwa koruptor ke pengadilan dan menghukumnya. Benar-benar kejadian tersebut tidak boleh dianggap kecil dan biasa, apalagi untuk sebentar kemudian dilupakan begitu saja.

Polisi Tak Berhenti Berusaha Tangkap Maria Pauliene [12/06/04]

Kepolisian Negara RI tidak pernah berhenti berusaha menangkap Maria Pauliene Lumowa, salah satu tersangka penting kasus pembobolan Bank BNI Tbk, yang kini berada di Singapura. Hingga Jumat (11/6) pun, Kepala Polri Jenderal (Pol) Da

Waspadai Korupsi DPRD dari Implementasi Anggaran [12/06/04]

Persoalan korupsi pimpinan dan anggota DPRD di berbagai wilayah di Indonesia makin banyak diungkap. Hendaknya pula ada usaha untuk meneropong dugaan korupsi di tubuh DPRD DKI Jakarta, terutama pada implementasi anggarannya. Karena sejak dimulai dari perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta itu tidak melibatkan peran masyarakat.

MA Kabulkan PK Bob Hasan

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Muhammad Bob Hasan. Namun, MA hanya mengabulkan sebagian permohonan dan tetap menyatakan Bob Hasan bersalah melakukan korupsi dalam kontrak antara Departemen Kehutanan dengan PT Mapindo Parama (MP).

Politik Uang Kampanye Merebak di Semua Lapisan [12/06/04]

Politik uang dalam pemilu berlangsung melalui tiga lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Namun, akibat aturan perundang-undangan yang tidak memadai, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum hanya bisa menjangkau politik uang di lapisan bawah.

Subscribe to Subscribe to