Sejumlah lembaga pemantau menemukan keganjilan dalam laporan dana kampanye pemilu. Banyak celah untuk pencucian uang.

Tim justifikasi yang bertugas memeriksa gudang Firma Antares di Jakarta menerima uang jalan dari perusahaan ini sebesar Rp 56 juta. Antares memberi uang itu melalui BT, kemudian membagi-bagikannya kepada tim justifikasi dengan jumlah yang berbeda-beda.

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut dugaan penyelewengan dana di Grup Texmaco. Lembaga ini akan membawa kasus yang membelit tubuh raksasa industri tekstil dan alat-alat berat milik Marimutu Sinivasan itu ke pengadilan ad hoc korupsi pada akhir Juni.

Isu tak sedap menerpa Kantor Pelayanan Pajak Banjarbaru. Dikabarkan proyek pengadaan lift di bangunan berlantai lima itu terindikasi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Menindaklanjuti kabar, hari ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat berencana akan melakukan pemeriksaan.

Tim auditor internal PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), membongkar dugaan korupsi senilai Rp1,3 miliar di PT PPI wilayah Cilacap, Wangon (Banyumas), Karanganyar (Kebumen), dan Purwokerto, Jawa Tengah.

Turunnya kepercayaan masyarakat kepada Bank BNI karena kasus L/C fiktif Rp1,7 triliun, dapat memperkuat alasan pemerintah untuk memprivatisasi bank tersebut.

Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Hamid Dipopramono mendukung langkah Kejaksaan memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di DPRD di beberapa kota. Namun, Prodem juga menuntut kejaksaan untuk memberantas KKN tidak hanya di DPRD, tetapi juga di DPR dan kasus KKN besar di pusat pemerintahan.

PT Pertamina (pesero) diam-diam telah menyetujui pemenang tender dua kapal tanker jenis very large crude carrier (VLCC) yang tengah dirakit di Korea Selatan. Harga yang disepakati untuk dua kapal tersebut US$184 juta atau lebih rendah dari harga dasar (floor price) senilai US$110 juta per unit.

Pihak PT Pertamina menegaskan, badan usaha milik negara ini tak mengeluarkan satu rupiah pun dana untuk membiayai perjalanan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ke Hongkong dan Korea Selatan dalam kaitan dengan rencana penjualan tanker raksasa milik Pertamina. Seluruh biaya yang keluar berkaitan dengan perjalanan itu merupakan beban negara yang ditanggung oleh Komisi VIII DPR sendiri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pasangan calon presiden-calon wakil presiden untuk segera melengkapi dokumen penghasilan setahun terakhir. Sebab, mayoritas para capres-cawapres ini belum melampirkan dokumen penghasilan setahun terakhir yang mereka terima. Padahal, dokumen itu sangat penting karena menjadi dokumen awal yang menjadi dasar penilaian apakah perolehan kekayaan capres-cawapres wajar ataukah tidak.