Menurut rencana, pekan ini penyidik Polresta Kupang akan melimpahkan kembali berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka MT dan NS dalam kasus korupsi dana proyek pengadaan sarana kesehatan (sarkes) di NTT. Sebelumnya, BAP kedua tersangka itu sudah pernah dilimpahkan namun dikembalikan jaksa peneliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang untuk disempurnakan.
PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) akan melakukan tuntutan hukum (legal action) secara perdata berkaitan dengan penyelesaian kasus pembobolan perusahaan senilai Rp 1,7 triliun lewat letter of credit (L/C) fiktif. Dalam tuntutan itu, bank berlogo kapal layar itu akan meminta pengadilan menyita aset-aset para pembobol, termasuk meminta aparat hukum menempuh jalur diplomatik untuk mengejar aset-aset pelaku di luar negeri.
Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan keputusan penjualan kapal tanker raksasa oleh PT Pertamina (Persero) ke pemerintah, karena DPR tidak bisa terlalu jauh melakukan intervensi.
Adrian Waworuntu, yang semula disebut sebagai tokoh penting dalam kasus pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemungkinan besar lolos dari jeratan hukum.
PT Pertamina dinilai tidak etis jika tetap memproses penjualan dua tanker very large crude carrier (VLCC). Padahal, Komisi VIII DPR telah meminta agar penjualan tersebut dibatalkan untuk menjamin pasokan suplai minyak nasional dan belum tuntasnya proses restrukturisasi arus kas perusahaan.
Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap saldo-saldo rekening khusus milik pemerintah yang tidak aktif lagi di Bank Indonesia mengungkapkan masih adanya potensi dana milik pemerintah sebesar Rp 2,081 triliun.
Aku kemarin telepon-teleponan sama orang Pertamina... Mereka bilang citra Pertamina balik lagi ke nol besar akibat ulah direksi sekarang menjual dua tanker raksasa. Demikian salah satu pelayanan pesan singkat senada yang diterima Kompas dari beberapa orang yang prihatin dengan keputusan penjualan tanker raksasa (very large crude carries/VLCC) milik Pertamina.
Menyusul adanya laporan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilontarkan sebuah lembaga swadaya masyarakat ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Senin (14/6), sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengakui memang ada dana yang tidak dilaporkan.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Laboratorium Pengolahan Citra dan Sistem Informasi Spasial Institut Teknologi Bandung (PCSIS-ITB) diduga telah melakukan penyelewengan dana pemeriksaan foto udara sebesar lebih dari 1,474 juta dollar Amerika Serikat (AS).
Kalangan lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur mendesak agar pihak yang berwenang mengusut rencana pembagian uang senilai Rp 5,4 miliar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim. Mereka juga mendesak agar berbagai penggunaan anggaran di DPRD Kaltim juga diusut.
