Berikut adalah daftar anggota DPRD Sumbar yang terkait dengan kasus korupsi APBD, berikut hukumannya.

Masyarakat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, kembali mempertanyakan kelanjutan proses hukum terhadap 22 anggota DPRD setempat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dana APBD Tapin tahun 2000-2001 senilai Rp3,1 miliar.

Data periode 2001-2003 saja memperlihatkan bahwa jumlah tunggakan dan perusahaan penunggak Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) setiap tahun semakin meningkat. Jumlah tunggakan meningkat antara tahun 2001-2003 sebesar 36,3 persen, yakni dari Rp 464,5 milyar menjadi Rp 1,28 trilyun. Peningkatan nilai tunggakan DR dan PSDH di Pulau Kalimantan mencapai 56% per tahun, sementara di Pulau Sumatera rata-rata meningkat sebesar 15% per tahun. Peningkatan jumlah tunggakan tersebut juga diikuti oleh jumlah perusahaan penunggak. Pada tahun 2001, jumlah perusahaan penunggak sebanyak 362 perusahaan, dan meningkat hingga 66% pada tahun 2003, yakni sebanyak 601 perusahaan. Jumlah perusahaan penunggak terbanyak di Propinsi Kalimantan Timur, dari 75 perusahaan pada tahun 2001 meningkat menjadi 82 perusahaan pada tahun 2003.

Sebanyak tiga aparat Desa Brumbun, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Senin (14/6), harus menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan.

Nasib calon anggota dewan tingkat I Jatim yang lolos pada Pemilu legislatif April lalu, Drs Muhammad Kasdi MM, kini berada di ujung tanduk.

Mantan Walikota Banda Aceh, Drs Zulkarnain, bakal menghadapi dua tuduhan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, menyusul penetapan pihak kejaksaan terhadap dirinya sebagai calon tersangka dalam kasus pengadaan mobil pribadi anggota DPRD Kota. Sebelumnya, Pak Zul sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana PER yang menyebabkan dirinya kini ditahan di LP Keudah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tiga pimpinan DPRD NAD untuk dimintai keterangannya terkait dugaan kasus korupsi pembelian helikopter MI-2 asal Rusia senilai Rp 12,6 milyar dan mesin genset senilai Rp 30 milyar. Akibatnya, agenda sidang tanggapan gubernur terhadap laporan Pansus DPRD NAD dan penghapusan aset milik daerah terpaksa harus ditunda, Selasa kemarin.

Medical Watch, sebuah LSM yang konsen pada sektor kesehatan, mendesak agar dugaan kasus penggelembungan (mark-up) pengadaan peralatan kesehatan di Dinas Kesehatan Muaraenim, diusut tuntas. Karena, selain merugikan negara, persoalan kesehatan merupakan hal yang sangat vital bagi jiwa manusia.

Dua hari terakhir ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 camat dan mantan camat dari Kabupaten Deliserdang maupun yang kini telah bertugas di Kabupaten Serdang-Bedagai.

Penyidik Polresta Kupang sudah memeriksa 12 orang saksi dalam kasus dugaan penyunatan dana beasiswa di Biro Kepegawaian Setda NTT. Namun, sejauh ini polisi belum menetapkan siapa tersangka kasus penyalahgunaan dana bantuan tugas belajar dan ikatan dinas tahun 2003 sebanyak Rp 4.272.500.000,00.