Kendati masih memikul beban utang ratusan juta rupiah atas pengadaan mobil dinas (mobdin), Pemkab Tanah Bumbu kembali akan memboyong sejumlah mobil mewah. Mobil tersebut untuk operasional legislatif setempat.
Meski DPRD Kabupaten Garut telah mengembalikan kelebihan penggunaan dana APBD sebesar Rp2,5 miliar ke Kantor Bendahara Umum Daerah (BUD), namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut tetap memproses kasus dugaan korupsi senilai Rp6,6 miliar yang melibatkan 41 anggota DPRD Garut.
Uang saku atau tali asih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola, yang sebulan ke depan akan berakhir berjumlah Rp24 juta per orangnya.
Masyarakat Antikorupsi Surabaya melakukan eksaminasi atas putusan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD Surabaya. Majelis eksaminasi yang terdiri dari sembilan akademisi dan praktisi bidang hukum di Surabaya itu menyimpulkan putusan hakim tidak adil.
Meski disorot publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak akan membatalkan pengadaan 40 unit mobil Nissan Terrano. Soekarwo, Sekretaris Daerah Jatim, sesudah berdialog dengan empat anggota Dewan Perwakilan Daerah Jatim di Surabaya kemarin mengatakan, 20 unit mobil sudah dibeli.
Kejaksaan Negeri Bandung membentuk tim klarifikasi untuk mengumpulkan data-data berkaitan dengan dugaan adanya korupsi di DPRD Kota Bandung. Tim ini dibentuk berkaitan dengan temuan yang dilansir Bandung Institute of Governance Studies (BIGS). Beranggotakan delapan orang, tim ini dipimpin Kepala Seksi Intel Kejaksaan setempat. Mereka akan mulai bekerja hari ini, Jumat (18/6).
Presiden Megawati Soekarnoputri meminta aparat kejaksaan agar menghilangkan praktik jual beli perkara sebagaimana yang dituduhkan masyarakat selama ini.
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menyerahkan hasil investigasi profil (track record) 25 calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Koordinator KPP Asep Rahmat Fajar mengatakan, data itu telah diserahkan ke panitia seleksi calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi kemarin.
Komisi Pendidikan DPR mendesak pemerintah segera menerbitkan nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) siswa SMU sebelum dikonversi. Jika tak segera dilakukan, dikhawatirkan keresahan masyarakat akan makin meluas. Jangan sampai peserta didik dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang salah, kata Wakil Ketua Komisi Pendidikan, Anwar Arifin dalam konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch kemarin.
Anggota DPRD Kabupaten Indramayu berencana menolak uang purnabakti yang kabarnya akan diberikan di akhir masa jabatan mereka. Kabar itu terungkap kemarin dalam rapat panitia musyawarah DPRD Indramayu. Rapat dihadiri oleh Asisten Daerah I Suparta Patuwijaya dan kalangan eksekutif, termasuk sembilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Indramayu.
