Penjualan Tanker Dinilai Tidak Sah [21/06/04]

Tindakan PT Pertamina yang terburu-buru menjual dua tanker raksasa dengan alasan harus mendapat pembeli sebelum tanker pertama selesai dibangun 9 Juli 2004 dinilai rentan terhadap gugatan hukum. Penandatanganan perjanjian jual beli dua tanker dengan pihak Frontline Ltd bahkan dinilai batal dan tidak sah secara yuridis.

Proses Hukum 14 Anggota DPRD Harus Berjalan

BOGOR - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Endang Kosasih menegaskan, proses hukum 14 anggota DPRD Kabupaten Bogor kini masih ditangani Polda Jawa Barat. Ke-14 anggota DPRD itu tersangka kasus dugaan korupsi sebesar Rp 1,2 miliar, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode tahun 2002 untuk memuluskan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bogor Agus Utara Effendi.

Korupsi Para Anggota DPRD karena Aturannya Tak Mengikat

BANDUNG - Maraknya kasus korupsi yang dilakukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai daerah dinilai pengamat politik Eep Saefulloh Fatah sebagai indikasi bahwa politisi di Indonesia baik yang berada di tingkat daerah maupun pusat, tidaklah mempunyai iktikad dan kemauan politik yang baik untuk menegakkan hukum. Mereka malah sengaja membuat celah aturan sebagai instrumen melakukan korupsi.

Komisi VIII DPR (20/6/04)

Kasus yang menimpa badan legislatif mencuat lagi di media masa. Kali ini menyangkut Komisi VIII DPR. Diberitakan, rombongan dari Komisi VIII berkunjung ke Hong Kong dalam perjalanan menuju Seoul, Korea Selatan. Pimpinan DPR mengatakan bahwa kunjungan itu sepengetahuan mereka, sedangkan pihak Komisi VIII sendiri mengatakan bahwa pembiayaan diambil dari anggaran DPR.

Dalam Kasus Dugaan Korupsi APBD Rp 7,95 Miliar, 'DPRD Kota Bandung Kambing Hitamkan Masyarakat'

BANDUNG --Pihak penyidik harus proaktif dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana APBD ini. Pernyataan DPRD Kota Bandung bahwa sebagian dana operasional, observasi dan penyuluhan telah terserap oleh masyarakat, dinilai sangat tidak rasional. Pernyataan itu, diduga bertujuan untuk mencari kambing hitam. Pernyataan itu sangat menyakitkan masyarakat, kata Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pemuda Jawa Barat (LP3JB), Asep S Abdullah, kepada Republika, Jumat (18/6).

Calon Hakim Tipikor asal Palembang Dipertanyakan (20/6/04)

detikcom - Palembang, Kualitas calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor dipertanyakan oleh sejumlah praktisi hukum di Palembang, diantaranya Hendra Yospin Alwi seorang calon dari Palembang.

Mutu Calon Hakim Ad Hoc Mencemaskan (20/6/04)

Jakarta -Betapa suramnya masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini jika kandidat hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi ternyata cuma ahli batu-batuan. Sementara itu, ada kandidat lain yang tak kalah payah dengan menyatakan bahwa menerima hadiah boleh-boleh saja.

INDON RUGI $3.9B DALAM DUA TAHUN SEBAB RASUAH (19 Juni 2004)

JAKARTA - Indonesia telah kerugian 22 trilion rupiah ($3.9 bilion) dalam tempoh dua tahun ekoran rasuah, kata seorang pegawai semalam.

Kejati Diminta Berguru ke Padang; Untuk Percepat Proses Asuransigate [19/06/04]

Kesediaan Komisi Ombudsman Nasional (KON) memanggil Kajati DIJ Hartoyo SH guna mempercepat penyelesaian penyidikan kasus asuransi yang berlarut-larut, mendapatkan apresiasi berbagai kalangan. Namun demikian, tekad yang disampaikan anggota KON Teten Masduki itu diharapkan tidak hanya basa-basi.

Kejaksaan Telusuri Korupsi Dewan Kutai Timur [19/06/04]

Kasus korupsi di lingkungan anggota Dewan di Kalimantan Timur mulai terkuak. Kejaksaan setempat kini berupaya mengungkap dana Rp 5,4 miliar yang melibatkan perilaku korup anggota legislatif itu.

Subscribe to Subscribe to