Berikut adalah rekapitulasi belanja kampanye pasangan capres/cawapres pra-kampanye dan putaran I pemilu presiden 2004

Kapolres Kupang, AKBP Drs. JB Gebana menegaskan, penetapan tersangka dalam kasus korupsi di Kantor PDAM Kupang mengacu pada hasil pemeriksaan saksi dan saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT.

Jakarta, Kompas - Presiden Megawati Soekarnoputri minta kepada seluruh warga kejaksaan dari lapisan pimpinan tertinggi hingga yang terendah agar berani menghilangkan praktik yang selama ini dituduhkan bahwa lembaga dan korps kejaksaan adalah tempat untuk memperdagangkan perkara.

Mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia (Kacabpem BRI) Suryakencana, Kota Bogor, Asep Tarwan, 38, terdakwa kasus korupsi senilai Rp93,5 miliar, dituntut 20 tahun penjara dan langsung masuk penjara.

Kendati masih memikul beban utang ratusan juta rupiah atas pengadaan mobil dinas (mobdin), Pemkab Tanah Bumbu kembali akan memboyong sejumlah mobil mewah. Mobil tersebut untuk operasional legislatif setempat.

Meski DPRD Kabupaten Garut telah mengembalikan kelebihan penggunaan dana APBD sebesar Rp2,5 miliar ke Kantor Bendahara Umum Daerah (BUD), namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut tetap memproses kasus dugaan korupsi senilai Rp6,6 miliar yang melibatkan 41 anggota DPRD Garut.

Uang saku atau tali asih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola, yang sebulan ke depan akan berakhir berjumlah Rp24 juta per orangnya.

Masyarakat Antikorupsi Surabaya melakukan eksaminasi atas putusan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD Surabaya. Majelis eksaminasi yang terdiri dari sembilan akademisi dan praktisi bidang hukum di Surabaya itu menyimpulkan putusan hakim tidak adil.

Meski disorot publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak akan membatalkan pengadaan 40 unit mobil Nissan Terrano. Soekarwo, Sekretaris Daerah Jatim, sesudah berdialog dengan empat anggota Dewan Perwakilan Daerah Jatim di Surabaya kemarin mengatakan, 20 unit mobil sudah dibeli.

Kejaksaan Negeri Bandung membentuk tim klarifikasi untuk mengumpulkan data-data berkaitan dengan dugaan adanya korupsi di DPRD Kota Bandung. Tim ini dibentuk berkaitan dengan temuan yang dilansir Bandung Institute of Governance Studies (BIGS). Beranggotakan delapan orang, tim ini dipimpin Kepala Seksi Intel Kejaksaan setempat. Mereka akan mulai bekerja hari ini, Jumat (18/6).