Presiden Megawati Soekarnoputri meminta aparat kejaksaan agar menghilangkan praktik jual beli perkara sebagaimana yang dituduhkan masyarakat selama ini.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menyerahkan hasil investigasi profil (track record) 25 calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Koordinator KPP Asep Rahmat Fajar mengatakan, data itu telah diserahkan ke panitia seleksi calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi kemarin.

Komisi Pendidikan DPR mendesak pemerintah segera menerbitkan nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) siswa SMU sebelum dikonversi. Jika tak segera dilakukan, dikhawatirkan keresahan masyarakat akan makin meluas. Jangan sampai peserta didik dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang salah, kata Wakil Ketua Komisi Pendidikan, Anwar Arifin dalam konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch kemarin.

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu berencana menolak uang purnabakti yang kabarnya akan diberikan di akhir masa jabatan mereka. Kabar itu terungkap kemarin dalam rapat panitia musyawarah DPRD Indramayu. Rapat dihadiri oleh Asisten Daerah I Suparta Patuwijaya dan kalangan eksekutif, termasuk sembilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Indramayu.

Meskipun mendapat kecaman dari berbagai pihak, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur tetap bersikeras dan meminta agar dana RP 5,4 miliar untuk cek kesehatan dan biaya operasional anggota DPRD yang masa tugasnya tinggal beberapa pekan lagi segera dicairkan. Pencairan dana tersebut masih menunggu permasalahan administrasi yang belum selesai.

Politik uang (money politics) dalam kampanye pemilihan presiden mulai terindikasi. Hasil penelitian yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) kemarin mengungkapkan, hampir semua pasangan telah melakukan praktik tak terpuji itu selama dua pekan pertama kampanye, dengan berbagai modus.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Jawa Barat, Aminah Musadad, menjelaskan, uang sebesar Rp 2,5 miliar yang dikembalikan oleh DPRD Garut ke kas daerah Kabupaten Garut beberapa hari lalu berasal dari iuran para anggota DPRD Garut.

Pihak PT Pertamina tetap mengaku tidak mengeluarkan dana untuk membiayai perjalanan rombongan anggota Komisi VIII DPR ke Hongkong dan Korea Selatan, dalam kaitan penjualan tanker raksasa, meskipun ada nota internal yang menjelaskan perihal pembiayaan untuk perjalanan tersebut. Karena itu, Pertamina berpendapat tidak perlu ada tagihan utang yang akan dikirimkan ke Komisi VIII DPR.

Menurut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), para anggota Komisi VIII DPR RI terkait dengan perjalanan yang diduga dibiayai PT Pertamina ke Hong Kong dan Korea Selatan terindikasi menerima suap.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) kini tengah menyidik kasus dugaan korupsi sebesar Rp10 milyar yang dilakukan oleh tersangka Harun Letlet, mantan Kepala Bagian Keuangan di Direktorat Jenderal Departemen Perhubungan. Kasus itu sendiri menyangkut pengadaan tanah untuk perluasan pelabuhan di daerah Tual, Maluku Tenggara.