Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang tidak memuat aturan soal pemberian sumbangan oleh partai politik. Namun, menurut Hamid Awaluddin, bukan berarti masing-masing kandidat bebas untuk tidak melaporkan. Sebagai lembaga publik, laporan dana itu harus diperinci juga, kata Ketua Pokja Kampanye ini di kantornya di Komisi Pemilihan Umum kemarin.
Calon presiden Amien Rais tak kuasa menahan haru di depan puluhan ribu orang yang membanjiri tempat kampanyenya, Lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta, kemarin. Terus terang, saya menangis karena bangga, kata dia, yang disambut sorak riuh massa pendukungnya.
DALAM rangka kampanye, capres Golkar Wiranto pernah menyatakan, kalau dia terpilih, hukuman mati akan dijatuhkan pada sejumlah koruptor kakap, supaya lain-lainnya jera. Dia tidak akan pilih-pilih. ''Tidak perlu banyak-banyak. Kalau ada satu-dua pejabat dihukum mati, akan efektif untuk membuat jera.'' Dia lalu menyebut hukuman mati untuk koruptor yang dipraktikkan di China, yang terbukti efektif menurunkan kasus korupsi. Capres PAN Amien Rais di lain pihak berjanji, kalau terpilih dan terbukti tidak mampu memberantas KKN, dia akan mengundurkan diri. Itu akan dia buktikan pada kinerja mengawali komitmennya tersebut dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Selain 25 anggota DPRD Kota Payakumbuh, Sumatra Barat (Sumbar) menjadi tersangka, Tim Penyidik Polda Sumbar juga menetapkan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat DPRD Payakumbuh sebagai tersangka kasus korupsi APBD Kota Payakumbuh 2003 sebesar Rp1 miliar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada semua pihak yang memiliki bukti money politics dalam kampanye pemilu presiden/wakil presiden untuk menyerahkannya ke KPU.
Anggota Komisi VIII DPR terancam dipecat oleh fraksinya masing-masing jika terbukti melakukan kebohongan publik dalam kunjungan ke Hong Kong dan Korea Selatan untuk melihat proses pembuatan tanker milik Pertamina.
Kejaksaan Negeri Bangkinang menahan tiga pejabat di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kampar, Riau, terkait dengan pengungkapan kasus dugaan korupsi uang negara senilai Rp 889,223 juta di dinas tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Eko Waluyo mempertanyakan pengadaan mobil dinas Nissan Terano Spirit dan Grandroad GS untuk para kepala dinas dan badan koordinasi wilayah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur berkeyakinan bahwa pembagian dana sebesar Rp 5,4 miliar bagi 45 anggota DPRD Kaltim untuk biaya cek kesehatan dan biaya operasional sudah sesuai aturan sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan.
Calon hakim ad hoc korupsi mengaku pernah menerima hadiah. Calon hakim ad hoc korupsi lainnya mengaku pernah dimintai tolong seorang pengacara agar hukuman kliennya diperingan. Mengenai kemampuan teknis hukum, ada pula calon hakim ad hoc korupsi yang sama sekali tidak mengerti hukum acara serta tidak dapat membedakan antara delik formal dan delik materiil.
