Pengungkapan kasus korupsi identik dengan investigasi. Berikut adalah teknik-teknik dasar investigasi.

Deputi Menteri Negara BUMN bidang Pertambangan, Telekomunikasi dan Industri Strategis, Roes Aryawijaya, menegaskan pihaknya tidak melihat keterkaitan antara penjualan tanker Pertamina dengan pelanggaran keputusan presiden (keppres). Apa yang dilakukan Pertamina dinilai semata usaha perusahaan (corporate action) untuk memperbaiki neraca keuangannya yang saat ini kritis.

Penjualan dua kapal tanker raksasa jenis very large crude carrier (VLCC) milik Pertamina disinyalir merupakan permainan oknum yang ingin mendapatkan fee dari penjualan tersebut. Untuk itu, penjualan tanker tersebut sebaiknya ditunda hingga terbentuknya pemerintahan baru guna menentukan langkah terbaik.

Kasus Jaksa Agung MA Rachman dengan KPKPN tidak masuk prioritas tinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai kasus itu hanya memiliki sanksi administratif.

Masyarakat di Kabupaten OKI saat ini tengah menunggu hasil kerja Kejari Kayuagung, dalam menangani kasus dugaan penyimpangan sejumlah proyek tahun 2003 yang dikerjakan secara swakelola oleh Dinas PU OKI. Dari tiga proyek swakelola yang dicurigai itu, baru proyek Jl Riding-Airsugihan yang disidik pihak Kejari. Kasus ini tercatat sebagai kasus korupsi besar pertama yang ditangani Kejari setempat. Kendati terasa berjalan sedikit lamban, namun sampai sejauh ini kerja Kejari melalui Tim Penyidikan (Tim Dik) patut diacungi jempol. Apalagi sebelumnya sejumlah masyarakat OKI sangat meragukan kesungguhan dan keberanian aparat penegak hukum ini.

Uang purnabakti anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang akan mengakhiri masa baktinya sekitar 40 hari lagi, masih belum ada kejelasan. Uang senilai Rp 2.250.000.000 yang akan dibagikan ke 45 anggota Dewan masing-masing sebesar Rp 50 juta ini, sebelumnya telah dianggarkan dalam APBD 2004. Namun karena belum ada kejelasannya, dikembalikan kepada Pemkab Musi Banyuasin.

Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kupang, Drs. FLF ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kantor PDAM Kupang yang merugikan negara sebesar Rp 271.771.450,00. FLF ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat Polres Kupang, Selasa (15/6), setelah polisi memeriksa saksi ahli dari BPKP NTT.

Gubernur DIJ Sri Sultan HB X berjanji akan memperhatikan semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di pemprov. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK berikut rekomendasi yang dikeluarkan lembaga itu pasti akan ditindaklanjuti.

Khabar tentang besarnya dana pembangunan rumah jabatan (rumjab) Gubernur Kaltim yang mencapai Rp41 miliar, dibantah oleh Sekretaris Propinsi Kaltim, Drs H Syaiful Teteng M Hum.

Pemerintah akan memberlakukan aturan yang mengharuskan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota memperoleh verifikasi dari pemerintah pusat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto kepada Tempo News Room di kantornya di Jakarta kemarin.