Penahanan Kepala Kandepag Ditangguhkan [13/08/04]

Dua tersangka kasus korupsi masing-masing Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang HT dan Kepala Madrasah Tsnawiyah Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Ny IF, mendapat penangguhan penahanan.

Dua Orang Wakil Ketua DPRD Lebak Tersangka Korupsi RSUD Adjidarmo [13/08/04]

Barisan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek renovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, semakin panjang. Setelah Ketua DPRD Lebak H M Sudirman dan mantan Direktur RSUD Adjidarmo H Noorsardono ditetapkan sebagai tersangka, kini giliran dua Wakil Ketua DPRD Lebak Taufik Rahman SH dan Wakil Ketua H Abay Zaenudin Arsudin dijadikan tersangka.

Dugaan Korupsi Rp 605 Miliar di KPU [13/08/04]

Lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Rabu. Pasalnya, kelima LSM itu menduga terjadi korupsi di KPU yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 605.247 miliar selama penyelenggaraan pemilu.

Menyelamatkan Citra Lembaga Legislatif [13/08/04]

Eksistensi lembaga legislatif merupakan persoalan yang sering mengundang berbagai perdebatan, serta kontroversi, terutama mengenai kedudukan, fungsi, dan perannya. Alasan yang mendasari perdebatan tersebut bermacam-macam. Salah satu yang utama disebabkan, paradoks cita-cita yang mendasari pembentukannya adalah realitas politik.

Harapan Lama untuk DPR Baru [13/08/04]

Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 2004-2009. Sebanyak 550 kursi DPR dan 128 kursi DPD adalah bagian institusionalisasi demokrasi. Ke-678 orang itu sekaligus merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Laks Sebut Pertamina Penuh Mafia; Widya Diminta Memberantas [13/08/04]

Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi memiliki misi khusus dengan mengangkat Widya Purnama sebagai bos baru Pertamina. Widya, yang kini masih merangkap jabatan Dirut Indosat, ditugasi memberantas mafia di perusahaan perminyakan milik negara berlambang kuda laut itu.

Kewenangan Mendagri Membatalkan Perda [13/08/04]

Revisi UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU PD) terus digarap. Dalam salah satu klausul rancangan revisi tersebut, di antaranya bahwa peraturan daerah (perda) dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kewenangan membatalkan perda yang bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi tetap menjadi kewenangan Mendagri. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Oentarto Sindung Mawardi.

Kalangan Pejabat Pemkot Langsa Cemas; Saksi Pembobolan Kas Mulai Diperiksa [13/08/04]

Dengan diperiksanya 11 saksi kasus pembobolan kas Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa sebesar Rp34,8 miliar sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan setempat mulai cemas.

Penggelap Pajak Divonis Penjara 3 Tahun [13/08/04]

Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan sanksi penjara tiga tahun enam bulan dan denda Rp20 juta kepada dua tersangka kasus penggelapan pajak senilai Rp11,25 miliar, yakni Sofyan Nurhasan dan Mahfud Zulmi.

Adiwarsita Jadi Calon Tersangka Korupsi [13/08/04]

Anggota MPR Adiwarsita Adinegoro menjadi calon tersangka dalam kasus pemetaan hutan dengan teknologi foto udara yang diindikasikan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 133 miliar.

Subscribe to Subscribe to