Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaporkan dugaan korupsi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, Sulawesi Tenggara, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (5/8). Dugaan itu terkait dengan hasil lelang kayu jati dari pembalakan liar (illegal logging) yang diperkirakan senilai Rp 7 miliar.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Departemen Perhubungan (Dephub), Tjuk Sukardiman, diperiksa secara intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkaitan dugaan penyelewengan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 8 miliar. Korupsi itu berkaitan dengan pembebasan lahan seluas 14,5 hektare untuk relokasi Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara.

Dugaan korupsi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balaraja Ahmad Rifai sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Tangerang. Namun tak kunjung direspons. Itu sebabnya dilaporkan ke Indonesia Corruption Watch (ICW) guna ditindaklanjuti ke Mabes Polri.

Pemerintah seharusnya membawa kasus dugaan korupsi mantan Direktur Utama Bank Pelita dan Bank Istismarat, Agus Anwar, ke jalur hukum. Walaupun saat ini Agus Anwar berada di Singapura, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut kasus ini

Diduga korup, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balaraja Tangerang Ahmad Rifai akan dilaporkan ke Mabes Polri oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pihak pemprov Sulteng ternyata kebakaran jenggot dengan dugaan terjadinya mark up biaya transportasi sewa mesin listrik Jakarta-Palu PP oleh tim Panggar legislatif. Buktinya, Biro Perlengkapan Umum (Perlum) Setdaprov langsung buru-buru memberikan klarifikasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Departemen Perhubungan (Dephub), Tjuk Sukardiman, diperiksa secara intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkaitan dugaan penyelewengan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 8 miliar. Korupsi itu berkaitan dengan pembebasan lahan seluas 14,5 hektare untuk relokasi Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Tolitoli (Format), Rabu (4/8), menggelar aksi unjukrasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli, terkait kasus dugaan korupsi terhadap dana APBD (Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah). Dalam aksi unjukrasa itu, Format meminta Kejari untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh DPRD Tolitoli.

Dana sebesar Rp 18 miliar yang diperuntukan bagi 37.000 pengungsi di Maluku diduga disunat. Bawasda Maluku dan BPKP akan segera memeriksa dan menyelidikinya.

Salah satu kewajiban aparatur negara yang juga mengikuti kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, GBHN dan UU APBN (mardiasmo 2000) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) dalam bentuk penyediaan jasa dan barang secara prima. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi milik pemerintah apakah BUMD dan BUMN akan memberikan tarif pelayanan publik yang diwujutkan dalam bentuk retribusi, pajak dan pembebanan tarif Jasa langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik (charging for sevice).