Desakan DPRD Kota Mojokerto untuk mengaudit penggunaan anggaran KPU Kota Mojokerto, direaksi Wali Kota Mojokerto Abdul Gani. Kemarin, wali kota memerintahkan Badan Pengawas (Bawas) Kota Mojokerto untuk melakukan pengauditan anggaran KPU kota yang berasal dari APBD kota sebesar Rp 1 miliar.
Seluruh anggota DPRD Kampar yang pernah bikin heboh ketika merekomendasi pemberhentian Bupati Kampar Jefri Noer, kini ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana APBD Kampar sebanyak Rp1,125 miliar. Namun, belum satu pun dari 45 anggota dewan itu yang ditahan.
Depkeh dan HAM kemarin mengirim tim khusus untuk memeriksa keberadaan Huzrin Hood, terpidana dua tahun skandal korupsi APBD Rp 3,456 miliar, yang sejak 2 Juli 2004 belum dijebloskan ke penjara gara-gara menjalani perawatan di RSUD Tanjung Pinang.
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jawa Timur menemukan bukti kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan penggelembungan dana jasa pungut (japung) Rp 59,5 miliar pada APBD periode 2004. Pada periode 2003, FKB juga menemukan mark up yang sama Rp 57 miliar lebih.
Menteri Keuangan Boediono mengakui pihaknya kesulitan menunjuk auditor yang akan menilai aset-aset peninggalan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga Tim Pemberesan perlu diperpanjang masa tugasnya. Sebab penunjukan itu ada prosedur-prosedurnya yang rumit, katanya di Jakarta, Kamis (5/8).
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh HAM) Yusril Ihza Mahendra akan bertindak tegas terhadap upaya terpidana kasus korupsi yang mantan Bupati Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, untuk menghindar dari proses hukum.
Komisi Pemilihan Umum menolak melakukan audit investigatif terhadap dugaan adanya para penyumbang fiktif dana kampanye dua calon presiden yang lolos ke pemilihan presiden putaran kedua. Sebab, audit dana kampanye telah dilakukan lima kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.
Anggota DPRD di sejumlah daerah tetap akan dilantik dan diambil sumpahnya di depan ketua pengadilan negeri setempat meski beberapa di antara mereka bermasalah dengan hukum.
Kejaksaan Agung mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut) agar segera mengusut kasus dugaan korupsi dana APBD yang melibatkan bupati, wali kota, dan DPRD Kabupaten Simalungun dan Kota Madya Pematang Siantar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak melanggar ketentuan rekening dana kampanye pasangan capres dan cawapres.
