Sejumlah elemen mahasiswa Banten menggelar demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Kamis (5/8), untuk mendesak anggota dewan agar mereka mau mengembalikan dana perumahan ke kas daerah.

LAPORAN temuan organisasi nonpemerintah, Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), mencatat ada dugaan sejumlah penyumbang fiktif untuk pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Laporan itu juga menyebutkan terdapat modus meminjam nama, menggunakan nama fiktif, atau indikasi sejumlah sumbangan dipecah menjadi beberapa nama, baik perorangan atau perusahaan, dengan maksud menyiasati aturan batas maksimal jumlah sumbangan.

Hiruk-pikuk kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu yang serba meriah dan serba jor-joran seolah masih membuat orang banyak terlarut. Keterlarutan dalam sebuah event yang pada masa Orde Baru disebut dengan istilah pesta demokrasi. Saat itu, kampanye dimeriahkan panggung besar lengkap dengan para artis nan jelita, ditambah pernak-pernik kampanye serba gratis dan mobilitas tinggi para kandidat untuk sekadar mendatangi calon konstituen, lomba iklan kampanye di media massa, serta semua aktivitas yang jelas menuntut ongkos tidak sedikit.

Setelah sekian lama hanya jadi wacana, akhirnya DPRD Sumenep melaporkan 12 LSM yang tergabung dalam Kelompok Peduli Sumenep (KPS) ke Polres Sumenep, kemarin. Tuduhannya, 12 LSM tersebut dinilai melakukan pencemaran nama baik DPRD Sumenep.

Acara hearing (dengar pendapat) Komisi D DPRD Wonogiri soal dugaan penyimpangan dana proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan (GNRL), Kamis (5/8), berlangsung tertutup.

Indonesian Corruptions Watch (ICW) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bantuan belanja DPRD 2003 senilai Rp 3.508. 515.200.

Kuasa hukum Sekdakab Sumenep Drs Ach. Hadlori MM yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD 2001 Sumenep dalam kaitannya dengan perolehan dana alokasi umum (DAU), Syaiful Ma

Kejaksaan Tinggi Riau secara resmi menetapkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar, Riau, yang terdiri atas 45 orang, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana purnabakti senilai Rp 1,125 miliar. Seluruh anggota DPRD Kampar tersebut terancam ditahan sebagai konsekuensi dari perubahan status hukum mereka itu.

Kian transparannya kasus dugaan penyimpangan dana Hibah Belanda sebesar Rp 6,47 miliar di Kabupaten Ponorogo, membuat semua sejumlah kalangan mulai berbicara. Termasuk sejumlah kepala sekolah (kepsek) yang sekolahnya mendapat dana tersebut. Mereka mengaku sempat mendapat tekanan untuk tidak neko-neko saat dikumpulkan oleh komite kabupaten.

Ancaman anggota DPRD Sumenep akan menuntut balik 12 LSM Sumenep yang dinilai telah mencemarkan nama baik lembaga dewan benar-benar dilakukan.