Meskipun dilakukan pilpres secara langsung, politik uang dalam pemilu tetap efektif dilakukan akibat situasi ekonomi Indonesia yang tidak kondusif saat ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan daftar kekayaan para calon presiden dan wakilnya yang ikut pemilu putaran kedua pada akhir Agustus. Saat itu pemeriksaan terhadap kekayaan mereka sudah selesai, kata Wakil Ketua KPU Erry Riyana Hardjapamekas di kantornya kemarin. Itu sebabnya, KPK sangat membutuhkan masukan dari publik tentang kekayaan mereka.

Tim Sukses Megawati-Hasyim Muzadi dan calon wakil presiden (cawapes) dari Partai Demokrat Jusuf Kalla menolak tuduhan bahwa mereka telah menerima dana dari penyumbang fiktif untuk kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) putaran pertama.

Pada persidangan dua terdakwa Nirwana Alie selaku mantan Pimpinan Bidang Operasional BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Edy Santoso, mantan Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri bank tersebut, Rabu (4/8), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seorang kurir bernama Antok, yang belum tertangkap hingga sekarang, masih tetap dipersoalkan.

Calon wakil presiden dari Partai Demokrat Jusuf Kalla mengakui dana kampanye pemilihan presiden dari pihaknya yang bermasalah hanya Rp 600 juta, bukan Rp 3,5 miliar seperti yang dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dia memastikan dana yang dianggap bermasalah itu bukanlah tindak pidana pemilu akibat kesengajaan, melainkan hanya kesalahan administratif.

Praktik korupsi dan kolusi bisnis eksploitasi kayu di hutan diduga dilakukan hampir semua perusahaan hak pengelolaan hutan dan hutan tanaman industri yang berdampak pada kerugian negara triliunan rupiah dan kerusakan hutan. Sedikitnya ditemukan sebanyak 44 modus operandi yang dimanfaatkan perusahaan tersebut dalam menjalankan praktik korupsi yang melibatkan oknum pemerintah dan aparat.

Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar membantah telah menghamburkan dana dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sebagaimana dituduhkan Kepala Seksi Verifikasi Pelaksana Anggaran Bandung II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Sudradjat.

Meski sudah hampir habis masa jabatannya, ternyata baru 0,01 persen anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah yang telah melaporkan kekayaannya. Dari 11.000 anggota DPR dan DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya, ternyata baru 163 orang yang telah melaporkan kekayaannya. Bahkan, di tingkat pusat, baru 78 anggota MPR dan DPR yang telah melaporkan kekayaannya dari 1.000 orang anggota MPR/DPR.

Skandal-skandal korupsi yang berkepanjangan mengecewakan hati rakyat. Perlawanan rakyat atau kudeta dapat saja muncul kembali di beberapa negara. Partai-partai politik yang merupakan benteng utama sistem demokrasi sedang digoyang oleh kebobrokannya dan kian dikutuk oleh warga yang ingin menjauhkan diri dari pengambilan keputusan politik. Tatkala partai politik-partai politik ditinggalkan, demokrasi menghadapi risiko menjadi suatu sistem yang lumpuh.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelesaikan pemeriksaan kekayaan aset calon presiden dan calon wakil presiden akhir Agustus. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik yang dilakukan tim pemeriksa KPK. Aset yang diperiksa KPK adalah aset milik Hasyim Muzadi, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri.