Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jawa Timur menemukan bukti kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan penggelembungan dana jasa pungut (japung) Rp 59,5 miliar pada APBD periode 2004. Pada periode 2003, FKB juga menemukan mark up yang sama Rp 57 miliar lebih.
Menteri Keuangan Boediono mengakui pihaknya kesulitan menunjuk auditor yang akan menilai aset-aset peninggalan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga Tim Pemberesan perlu diperpanjang masa tugasnya. Sebab penunjukan itu ada prosedur-prosedurnya yang rumit, katanya di Jakarta, Kamis (5/8).
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh HAM) Yusril Ihza Mahendra akan bertindak tegas terhadap upaya terpidana kasus korupsi yang mantan Bupati Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, untuk menghindar dari proses hukum.
Komisi Pemilihan Umum menolak melakukan audit investigatif terhadap dugaan adanya para penyumbang fiktif dana kampanye dua calon presiden yang lolos ke pemilihan presiden putaran kedua. Sebab, audit dana kampanye telah dilakukan lima kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.
Anggota DPRD di sejumlah daerah tetap akan dilantik dan diambil sumpahnya di depan ketua pengadilan negeri setempat meski beberapa di antara mereka bermasalah dengan hukum.
Kejaksaan Agung mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut) agar segera mengusut kasus dugaan korupsi dana APBD yang melibatkan bupati, wali kota, dan DPRD Kabupaten Simalungun dan Kota Madya Pematang Siantar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak melanggar ketentuan rekening dana kampanye pasangan capres dan cawapres.
Setelah
memperoleh bukti-bukti yang kuat, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan status tersangka kepada seluruh anggota DPRD Kampar, Riau, dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kampar sebanyak Rp 1,125 miliar. Kendati demikian, belum satu anggota dewan yang ditahan.
Kubu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla membantah telah menggunakan dana fiktif selama melakukan kampanye Pemilu Presiden.
Sebanyak 17 anggota DPRD Kota Padang menjalani sidang pertama dalam kasus korupsi APBD Kota Padang 2001-2002 senilai Rp10,4 miliar lebih. Mereka terbagi dalam berkas keempat dan kelima.
