Indonesia Corruption Watch menemukan sejumlah sumbangan fiktif untuk dua calon presiden, yaitu Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Rencananya, temuan ICW ini akan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu. ICW juga mendesak KPU untuk melakukan pengecekan sumbangan dana kampanye, kata Wakil Koordinator ICW Luky Djani, Senin (2/8).
Sejumlah anggota Dewan Ciamis yang akan mengakhiri masa jabatannya, Jumat (6/8) mendatang, mengaku ada beban moril cukup berat untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Hal itu sehubungan ada anggapan dari masyarakat bahwa semua anggota DPRD Ciamis ini terlibat korupsi.
Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon telah memastikan jadwal digelarnya persidangan bagi kasus APBD-gate yang menyeret mantan Wali Kota Cirebon Drs. H. Lasmana Suriaatmadja dan 29 anggota DPRD setempat sebagai terdakwa. Sidang perdana dugaan kasus korupsi itu dipastikan digelar Senin (9/8) pekan depan.
Menjelang berakhirnya masa tugas, seluruh anggota DPRD Kota Solo terancam menjadi tersangka kasus korupsi sebesar Rp 11,84 milyar. Polwil Surakarta yang menangani kasus ini tinggal menunggu izin pemeriksaan dari Gubernur Jawa Tengah. Dugaan 44 anggota DPRD melakukan korupsi sangat kuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan memberikan laporan hasil audit keuangan.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat dengan pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR guna menentukan sikap lembaga itu atas penolakan Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mantan Wali Kota Padang Zuiyen Rais, kemarin, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD tahun anggaran 2001-2002 sebesar Rp10,442 miliar.
Pengadilan Negeri Banda Aceh kemarin mulai menggelar persidangan terhadap lima Ketua Fraksi DPRD Kota Banda Aceh yang didakwa korupsi Rp 5,6 miliar untuk pengadaan mobil pribadi bagi 28 anggota dan pimpinan Dewan.
Polda Jawa Barat (Jabar) menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi proyek peningkatan perguruan agama Islam tingkat dasar dan menengah tahun anggaran 2003 senilai Rp65 miliar. Dua di antara mereka kini ditahan.
Berlarutnya penanganan kasus indikasi KKN pembobolan APBD oleh DPRD Sumbawa, mendapat reaksi keras dari The Research Network Strategic for Sumbawa (RNS2) di Jakarta.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Samawa (Unsa) dan sejumlah pengurus LSM mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menuntaskan dugaan kasus korupsi Rp 6,4 milyar yang terjadi di DPRD setempat. Desakan ini disampaikan karena ada kekhawatiran kasus tersebut tak ditangani serius.
