Dana bantuan dari International Bank for Reconstruction and Development, atau IBRD, untuk Basic Education Project, atau Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar Jawa Barat, dinilai telah dihambur-hamburkan dengan alasan yang tidak jelas.

Demikian dikatakan Sudrajat, Kepala Seksi Verifikasi Pelaksana Anggaran Bandung II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Bandung, Selasa (3/8).

Hal itu diketahui setelah instansi tersebut mengaudit block grant dana pendidikan untuk tingkat sekolah dasar negeri/madrasah ibtidaiyah negeri (SDN/MIN) dan sekolah lanjutan tingkat pertama/madrasah tsanawiyah negeri (SLTPN/MTsN) Kabupaten Sumedang.

Dalam nota yang sudah dibayarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Negara Sumedang tanggal 29 Juli 2004 tercatat nominal Rp 175 juta untuk bantuan bagi 25 SDN/MIN dan sebesar Rp 150 juta untuk 10 SLTPN/MTsN. Masing-masing sekolah mendapatkan dana sebesar Rp 15 juta.

Menurut Sudrajat, untuk mendapatkan biaya tersebut, pihak komite sekolah, kepala sekolah yang bersangkutan, dan pimpinan proyek mengadakan perjanjian Pemberian Dana Bantuan Langsung.

Dari Rp 7 juta untuk masing-masing SDN/MIN, dana yang dialokasikan untuk penataran guru sebesar Rp 3,5. Sedangkan dari Rp 15 juta untuk masing-masing SLTPN/MTsN, dana untuk pelatihan guru dialokasikan sebesar Rp 7,5 juta.

Di situlah keganjilannya. Kegiatan penataran guru atau pelatihan guru, apa pun namanya, sebenarnya ditanggung oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Boleh-boleh saja karena alasan kurang dana mereka minta bantuan dari luar negeri untuk melakukan kegiatan yang sama. Namun, apakah kegiatan penataran yang tercantum di sana itu sama dengan yang dianggarkan oleh LPMP? tanya Sudradjat.

Penataran guru biasanya dilakukan per provinsi atau per kabupaten/kota dan dananya dari LPMP bahkan kadang-kadang Dinas Pendidikan setempat juga memiliki dana untuk itu. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling berwenang melakukan kegiatan penataran guru. (HPY)

Sumber: Kompas, 4 Agustus 2004