Sidang kasus korupsi Ketua DPRD Sidoarjo Utsman Ikhsan kemarin mulai pemeriksaan saksi. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin E. Soeprihanto mengajukan dua saksi untuk diperiksa.

Pemilu legislatif telah rampung empat bulan lalu. Tapi, buntut dari perhelatan politik lima tahunan itu kini justru dirasakan Manajer Eksekutif Forum LSM Jogja Tri Wahyu KH. Karena dinilai bertanggung jawab menyebarluaskan Tabloid Sosok yang berisi daftar dan tack record calon legislatif, Wahyu kini resmi berstatus tersangka.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto mulai pro-aktif melakukan pengusutan dugaan penyimpangan kegiatan kunjungan kerja (kunker) DPRD Kota Mojokerto ke Lombok 17--19 Mei 2004. Setelah kemarin meminta keterangan ketua Komisi B Moch Sochib, Kejaksaan siap untuk memanggil Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Mojokerto, Moch Fauzie. Selain itu, kejaksaan juga mengagendakan panggilan kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh dan kuasa hukumnya, OC Kaligis, mengatakan siap saja jika kasus dugaan korupsi pembelian helikopter MI-2 buatan Rostov, Rusia, dilimpahkan ke pengadilan. Puteh kembali diperiksa dan telah menjawab sebanyak 260 pertanyaan dari penyidik.

Setelah lima Ketua Fraksi DPRD Banda Aceh diadili, kemarin, giliran Ketua DPRD Banda Aceh M. Amin Said bersama dua Wakil Ketua DPRD Razali Achmad dan Akhyar Abdullah diajukan ke meja hijau dalam kasus korupsi Rp 5,6 miliar. Dengan demikian, kasus itu telah melibatkan 28 dari 30 anggota DPRD Banda Aceh.

Huzrin Hood, mantan bupati Kepri yang menjadi terpidana dua tahun skandal korupsi APBD Rp 3,456 miliar, ternyata masih bebas di luar penjara kendati perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Hingga kini aparat hukum belum berinisiatif menjebloskan kembali Huzrin ke Lapas Tanjung Pinang.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU diminta menunda terlebih dahulu penetapan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan maju ke putaran kedua. Penelusuran yang dilakukan Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch terhadap laporan dana kampanye dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla maupun Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi menemukan adanya penyumbang fiktif.

Pro kontra munculnya surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) terhadap perkara Syamsul Nursalim terkait dengan kasus BLBI oleh Kejaksaan Agung RI cukup menarik untuk dikaji dari perspektif hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi, agar masyarakat tidak terjebak ke dalam opini yang sengaja atau tidak, berkembang yang dapat memasung diskresi yang telah diberikan oleh produk legislasi kepada institusi berwenang.

Sebagian besar anggota DPRD Jawa Timur enggan mengisi Lembaran Daftar Kekayaan Pejabat Negara (LPKN) yang diminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Dari 100 anggota Dewan, sampai akhir pekan lalu hanya 21 orang yang telah mengisi daftar kekayaannya. Sebelum jabatannya berakhir, mereka harus menyerahkan daftar kekayaan mereka, kata Ery Riyana, Wakil Ketua KPK, kepada Tempo News Room di Surabaya kemarin.

Pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama dan komitmen bersama dan mustahil dikerjakan oleh salah satu elemen dari masyarakat.