Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan Kamar Sembiring, SH mengimbau Kejaksaan Tinggi Sumut segera memberikan petunjuk tindak lanjut terhadap dugaan kasus korupsi Rp 1,6 miliar yang diduga dilakukan mantan Kadis Pendapatan Tapanuli Selatan (Tapsel) Drs. Rahudman Harahap yang sekarang menjabat Sekda Kabupaten Tapsel serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berupa penyimpangan keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapsel tahun 2001-2002 sebesar Rp 25,6 miliar

Dua pasang capres-cawapres yang melaju ke pemilu presiden (pilpres) putaran kedua, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi, menyatakan siap untuk menghadapi audit investigasi terhadap dana kampanye yang digunakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi dana fasilitas rumah dinas DPRD Provinsi Banten sebesar Rp 10,5 miliar dalam APBD tahun 2003. Permintaan KPK itu tertuang dalam surat No.427/KPK/VII/2004 yang dikirim pada 27 Juli 2004.

Para aktivis Sidoarjo terus menggalang dukungan warga untuk mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus korupsi dana SDM DPRD senilai Rp 20,9 miliar.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Ny IF, tersangka kasus korupsi pembangunan madrasah, Senin (26/7), telah resmi ditahan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sementara itu, keesokan harinya, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang, HT, juga resmi ditahan atas dugaan korupsi.

Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003, di DPRD Solo diperkirakan mencapai Rp 14 miliar lebih. Temuan itu disampaikan MAKS (Masyarakat Anti Korupsi Surakarta). Jumlah sebesar itu ternyata jauh lebih besar dari angka yang pernah dilaporkan MAKS ke polisi beberapa waktu lalu yang mencapai Rp 9 miliar.

Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia berencana melaporkan dugaan penyumbang fiktif dalam laporan dana kampanye para calon presiden ke Panitia Pengawas Pemilu siang ini

Mantan Wali Kota Padang Zuiyen Rais diduga terkait dalam kasus korupsi dana APBD Kota Padang tahun anggaran 2001-2002 senilai Rp10,442 miliar.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) membentuk unit khusus yang bertugas mengaudit kepatuhan pelaporan transaksi terindikasi pencucian uang (money laundering, mulai bulan ini.

Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Ponorogo menilai, Polwil Madiun telah berlaku diskriminatif terhadap tersangka kasus dugaan penyimpangan dana hibah Belanda untuk pendidikan di daerah setempat sebesar Rp 6,47 miliar. Tudingan itu muncul, setelah polwil hanya menahan Ketua Gapensi Ponorogo berinisial, HS, sejak Rabu (28/7) lalu.