Kalangan LSM dan beberapa elit parpol di Tuban menuding pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dana APBD 2004 sarat dengan praktek-praktek KKN. Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Mahfudz termasuk yang paling lantang menyoroti ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek-proyek di Kota Tuak. Politisi asal Jatirogo itu mengungkapkan, lelang proyek yang selama ini dilaksanakan di Pemkab Tuban, tak lebih hanya akal-akalan dan sekedar formalitas saja. Dia menyatakan, dalam prakteknya proyek-proyek APBD yang bernilai puluhan miliar itu sebenarnya sudah diplot sebelum tender dilaksanakan. Sedangkan pengajuan penawaran, tuturnya, sebenarnya tidak lebih hanya sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan lelang. Masak proyek belum dilelang, kok sudah banyak rekanan yang tahu akan mendapat bagian. Ini kan aneh. Dan kenyataannya, selama ini memang seperti itu, ujar Mahfudz dengan nada tinggi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang pada aliran dana kampanye capres. Sedangkan, untuk transaksi yang sebelum ini dicurigai terkait pencucian uang dalam pendanaan kampanye parpol, PPATK menyatakan transaksi tersebut legal.

DPRD Kota Mojokerto meminta Wali Kota Abdul Gani untuk memerintahkan Badan Pengawas (Bawas) Kota Mojokerto agar mengaudit anggaran KPU Kota Mojokerto. Hal itu menyusul sikap slintutan yang ditunjukkan lembaga penyelenggara pemilu tersebut, terkait permintaan nota keuangan yang dilakukan DPRD pada KPU. Padahal, usai hearing Senin (25/7) lalu, KPU kota berjanji akan menyerahkan nota keuangan pada Selasa (26/7). Namun, penyerahan nota tersebut ternyata molor hingga tiga hari.

Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang pengangkatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Presiden mengangkat sembilan hakim ad hoc, yakni tiga hakim di tiap tingkatan pengadilan.

Koran ini [Jawa Pos maksudnya] kemarin menulis tentang enaknya menjadi terpidana korupsi BLBI (bantuan likuiditas BI). Meski kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA) -dengan kata lain, vonis bersalah yang dijatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kepada pelaku penyalahgunaan BLBI itu dinyatakan sudah benar-, mereka masih bebas. Belum masuk bui.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak semua upaya penangguhan penahanan khusus terhadap 27 pejabat dan mantan pejabat tersangka kasus korupsi yang kini ditahan di Rumah Tahanan Punggolaka, kota Kendari. Dalam kamus saya tidak ada yang namanya penangguhan penahanan bagi para tersangka korupsi, kata Kepala Kejaksaan Antasari Azhar kepada Tempo News Room kemarin.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berencana melakukan audit ketaatan (compliance audit) terhadap sekitar 3.900 pengelola jasa keuangan. Audit itu dilakukan karena masih sedikit laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke lembaga pemantau pencucian uang itu.

Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru terancam tidak jadi diangkat dan disahkan. Pasalnya Presiden Megawati Soekarnoputri mempertanyakan dasar hukum pemilihan auditor negara itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang habis masa tugasnya pada Oktober mendatang.

Susilo Bambang Yudhoyono harus bersyukur. Ia memilih calon wakil presiden yang tepat, yakni Jusuf Kalla. Selain mampu mengikat suara dari Indonesia timur, mantan Menko Kesra itu menjadi sumber uang yang signifikan bagi pasangan ini.

Tim kampanye duet Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menyatakan siap membuka sumber dana masing-masing jika diperlukan. Mereka membantah telah mencantumkan nama penyumbang fiktif dalam laporan keuangan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.