Dana purna bhakti 25 anggota DPD Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 1 miliar yang telah dihabiskan sebelum waktunya, ternyata dipersoalkan kalangan pusat. Akibatnya, anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dibuat ketarketir, karena penganggaran dan pengeluaran dana itu menyalahi ketentuan yang ada.
Hasil audit dana kampanye lima pasangan Capres/Cawapres yang dilakukan lima Kantor Akuntan Publik (KAP) menemukan banyaknya sumbangan dana kampanye yang tidak jelas identitasnya. Hal tersebut terungkap dalam jumpa pers KPU tentang Hasil Audit Dana Kampanye Capres yang disampaikan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan anggota KPU Mulyana W Kusumah di Media Center KPU Jakarta, Rabu (28/7).
Mantan Ketua DPRD Tabalong Murhan Effendie benar-benar terpojok. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp1,4 miliar, kejaksaan kini menyita harta benda milik Murhan yang kini menjabat sebagai wakil bupati Tabalong.
Kabar akan turunnya ICW ke Banten tak membuat gentar para anggota DPRD setempat. Mereka siap dimintai keterangan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana bantuan perumahan dewan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang menolak uang kadeudeuh sebesar Rp 1,35 miliar yang dianggarkan Bupati Serang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004. Mereka mendesak Bupati Serang H Bunyamin agar mencoret alokasi uang kadeudeuh dari Anggaran Biaya Tambahan Tahun 2004.
SD Negeri Percontohan IKIP di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, dituding melakukan berbagai penyelewengan dalam penggunaan dana. Modus yang dipakai beragam, mulai dari pungutan liar hingga korupsi melalui penggelembungan (mark up) proyek.
Delapan dari 10 anggota DPRD Kota Banda Aceh yang ditangkap sehubungan dengan kasus dugaan korupsi Rp 5,7 miliar telah diserahkan berkasnya kepada pihak pengadilan negeri (PN) setempat. Namun, waktu persidangannya belum ditetapkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dituding melakukan mark up (penggelembungan nilai) terhadap anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan wakil rakyat itu mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 2003. Pasalnya, penetapan besarnya anggaran DPRD Kabupaten Bekasi dalam APBD 2003 dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang justru tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi mengenai kedudukan keuangan DPRD.
Sekitar 150 mahasiswa dari dua kelompok kemarin unjuk rasa menuntut pemberantasan korupsi di beberapa instansi Pemerintah Provinsi Maluku. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bergerak dari arah kantor Gubernur Maluku, Kejaksaan Tinggi, dan kantor Wali Kota Ambon. Sementara itu, Aliansi Gerakan Antikorupsi (AGAK) yang terdiri dari PMII, KAMMI, dan badan eksekutif sejumlah universitas bergerak dari arah sebaliknya.
Sinisme bahwa korupsi berjajar dari Sabang sampai Merauke memang tidak berlebihan. Setelah penyakit sosial itu terkuak di sejumlah DPRD provinsi dan kabupaten, kini kasus korupsi mendera DPRD Kota Kendari, Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Sumbawa, dan Lombok Tengah. Lembaga swadaya masyarakat meminta kejaksaan mengusut tuntas kasus tersebut secara serius.
