17 Anggota DPRD Padang Segera Disidangkan [29/07/04]

Berkas Berita acara pemeriksaan (BAP) 17 orang anggota DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dalam kasus dugaan korupsi dana APBD tahun anggaran 2001-2002 senilai Rp 10,442 miliar, telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang ke Pengadilan Negeri setempat. Sebab itu, 17 anggota DPRD tersebut akan segera disidangkan dalam waktu dekat.

Terkait Kasus Pembalakan Liar; Mantan Bupati Barut Dituntut 7 Tahun Penjara [29/07/04]

- Sidang kasus pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), yang melibatkan mantan bupati setempat, Ir H Badaruddin berjalan lamban.

Biaya Pungli Diperkirakan Mencapai Rp 3 Triliun Per Tahun [29/07/04]

Biaya pungutan liar yang harus dibayar pengusaha yang bergerak di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor diperkirakan mencapai lebih dari tiga triliun rupiah per tahun. Pungli itu meliputi uang atau barang yang perlu dikeluarkan pengusaha untuk preman, oknum birokrasi pemerintah, dan oknum aparat di lapangan.

3 Pejabat Pemkab Ponorogo tersangka dana hibah; Ketua Gapensi langsung ditangkap [29/07/04]

Ketua Komite Kabupaten, P, secara resmi dinyatakan tersangka atas kasus dugaan penyunatan 30 persen dana hibah Belanda Rp 6,47 miliar. Dia yang juga Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

Hindari KKN, Pers dan LSM diminta ikut mengontrol

Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, meminta kalangan pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar ikut berperan melakukan fungsi kontrol terhadap roda pembangunan di Kabupaten Belu. Hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Belajar memberantas korupsi dari Cina [29/07/04]

Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Begitulah salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda yang secarah harafiah menggambarkan kewajiban setiap umat Islam untuk menuntut ilmu walau untuk itu harus terkendala jarak dan kondisi geografis.

Keppres Pengadilan Tipikor Diterbitkan [29/07/04]

Presiden Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski disambut baik, keppres tersebut masih di luar harapan karena sama sekali tidak menyebutkan soal pengangkatan hakim ad hoc korupsi yang telah diseleksi oleh panitia seleksi beberapa bulan lalu.

Ketua Dewan Dituntut 7 Tahun [29/07/04]

Setelah cukup lama ditunggu, akhirnya sidang perkara illegal logging dengan terdakwa Ketua DPRD Barito Utara (Barut) H Baslenudin yang memasuki masa putusan Pengadilan Negeri (PN) Muara Teweh, kembali digelar Selasa (27/7). Pada sidang selama kurang lebih satu jam itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Billy Bilyana SH menuntut terdakwa tujuh tahun penjara.

Saksi Menghambat, Sidang Dipercepat; Pengacara Utsman Akan Ajukan Penangguhan [29/07/04]

Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan sidang kasus dugaan korupsi di DPRD Sidoarjo dengan terdakwa Utsman Ikhsan. Jika terjadi hambatan dalam pemeriksaan saksi, PN akan mempercepat pelaksanaan sidang.

Pekan Ini Delapan Anggota DPRD Banda Aceh Disidangkan [29/07/04]

Delapan orang anggota DPRD Kota Banda Aceh yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi pengadaan 28 unit mobil dewan senilai Rp 5,7 miliar akan disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada (23/8) mendatang.

Subscribe to Subscribe to