DPRD Kota Mojokerto meminta Wali Kota Abdul Gani untuk memerintahkan Badan Pengawas (Bawas) Kota Mojokerto agar mengaudit anggaran KPU Kota Mojokerto. Hal itu menyusul sikap slintutan yang ditunjukkan lembaga penyelenggara pemilu tersebut, terkait permintaan nota keuangan yang dilakukan DPRD pada KPU. Padahal, usai hearing Senin (25/7) lalu, KPU kota berjanji akan menyerahkan nota keuangan pada Selasa (26/7). Namun, penyerahan nota tersebut ternyata molor hingga tiga hari.

Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang pengangkatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Presiden mengangkat sembilan hakim ad hoc, yakni tiga hakim di tiap tingkatan pengadilan.

Koran ini [Jawa Pos maksudnya] kemarin menulis tentang enaknya menjadi terpidana korupsi BLBI (bantuan likuiditas BI). Meski kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA) -dengan kata lain, vonis bersalah yang dijatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kepada pelaku penyalahgunaan BLBI itu dinyatakan sudah benar-, mereka masih bebas. Belum masuk bui.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak semua upaya penangguhan penahanan khusus terhadap 27 pejabat dan mantan pejabat tersangka kasus korupsi yang kini ditahan di Rumah Tahanan Punggolaka, kota Kendari. Dalam kamus saya tidak ada yang namanya penangguhan penahanan bagi para tersangka korupsi, kata Kepala Kejaksaan Antasari Azhar kepada Tempo News Room kemarin.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berencana melakukan audit ketaatan (compliance audit) terhadap sekitar 3.900 pengelola jasa keuangan. Audit itu dilakukan karena masih sedikit laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke lembaga pemantau pencucian uang itu.

Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru terancam tidak jadi diangkat dan disahkan. Pasalnya Presiden Megawati Soekarnoputri mempertanyakan dasar hukum pemilihan auditor negara itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang habis masa tugasnya pada Oktober mendatang.

Susilo Bambang Yudhoyono harus bersyukur. Ia memilih calon wakil presiden yang tepat, yakni Jusuf Kalla. Selain mampu mengikat suara dari Indonesia timur, mantan Menko Kesra itu menjadi sumber uang yang signifikan bagi pasangan ini.

Tim kampanye duet Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menyatakan siap membuka sumber dana masing-masing jika diperlukan. Mereka membantah telah mencantumkan nama penyumbang fiktif dalam laporan keuangan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Berkas Berita acara pemeriksaan (BAP) 17 orang anggota DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dalam kasus dugaan korupsi dana APBD tahun anggaran 2001-2002 senilai Rp 10,442 miliar, telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang ke Pengadilan Negeri setempat. Sebab itu, 17 anggota DPRD tersebut akan segera disidangkan dalam waktu dekat.

- Sidang kasus pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), yang melibatkan mantan bupati setempat, Ir H Badaruddin berjalan lamban.