Salah satu projek pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang akan dibuat massal di Kab. Garut dinilai Sekjen Garut Governance Watch (G2W), Agus Sugandhi, berbau KKN dan terkesan tidak transparan dalam penjabaran pelaksanaannya. Pernyataan itu menanggapi dilayangkannya surat bupati kepada pimpinan DPRD Kab. Garut yang meminta persetujuan penambahan biaya pemotretan untuk KTP sebesar Rp 4.000,00/wajib KTP.
Begitu persidangan kasus korupsi DPRD Sidoarjo akan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi, beberapa anggota dewan mulai grogi. Mereka tampak belum siap tampil di persidangan. Sebagian sangat berharap tidak tampil perdana sebagai saksi untuk terdakwa Ketua DPRD Utsman Ikhsan.
Eksepsi terdakwa kasus korupsi anggaran SDM DPRD Sidoarjo senilai Rp 21,9 miliar Utsman Ikhsan kemarin ditolak. Upayanya mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) melalui eksepsi (keberatan)-nya gagal total.
Kasus APBD-gate yang terus diusung aktivis dan mahasiswa memasuki babak baru. Terbukti, munculnya penegasan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon yang memastikan berkas pemeriksaan kasus korupsi APBD-gate akan secepatnya dilimpahkan ke pengadilan negeri (PN) setempat. Selain itu, babak baru lainnya adalah aksi demonstrasi mahasiswa yang tak kunjung padam dan kali ini menggulirkan tuntutan agar Kapolresta dan Kajari Cirebon sama-sama mengundurkan diri karena dinilai tak mampu menegakkan hukum.
Dana L/C Fiktif Lenyap?
Apa kabar skandal L/C fiktif BNI? Bagi masyarakat awam, kasus bobolnya dana BNI senilai Rp 1,7 triliun ini mencerminkan moral hazard yang parah. Jebolnya brankas Bank BNI Cabang Kebayoran Jakarta itu diduga karena terjadi konspirasi atau kongkalikong antara kalangan debitor, pimpinan dan penguasa.
Upaya perlawanan Gubernur Nanggroe Aceh Darusallam Abdullah Puteh terhadap penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terus dilakukan. Meskipun praperadilan tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penasihat hukum Puteh tetap bersikukuh bahwa penyidikan yang dilakukan KPK belum sah karena hakim ad hoc korupsi belum diangkat presiden.
Meski sisa uang anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD ke Bali telah dikembalikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten tetap akan memanggil para anggota DPRD setempat guna meminta klarifikasi acara kunker tersebut.
Pemeriksaan terhadap 25 anggota DPRD Kota Kendari akan dilakukan 30 Juli-8 Agustus mendatang. Setiap hari, tim penyidik akan memeriksa lima anggota dewan terkait dugaan penyelewengan dana rutin APBD Tahun 2003-2004 itu.
Kejaksaan Tinggi Riau sejak 2002 sampai 2004 ini menangani 42 kasus dugaan korupsi dengan kasus terbaru soal penerimaan dana purnabakti DPRD Kabupaten Kampar, serta proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan.
Kejaksaan Negeri Malang gagal melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi Rp 2,1 miliar di DPRD Kota Malang. Upaya tersebut gagal karena tiga saksi beralasan sibuk membahas rancangan peraturan daerah di DPRD Kota Malang. Menurut Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Malang Sufari, tidak hadirnya saksi dari DPRD Kota Malang disampaikan seorang staf Dewan. Mereka tidak hadir karena sibuk, kata Sufari, Selasa (27/7).
