Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyarankan agar pemerintah tunduk pada putusan arbitrase internasional yang mewajibkan PT Pertamina membayar klaim senilai ratusan juta dolar AS kepada Karaha Bodas Company.
Sumber dana kampanye duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi pada putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden patut dipertanyakan. Kedua pasangan itu diduga mencantumkan identitas sejumlah penyumbang fiktif pada laporan untuk Komisi Pemilihan Umum.
DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Dikdas dan Dikmenti menindak tegas kepala sekolah maupun guru yang menarik uang sekolah sebelum rapat Komite Sekolah.
Unjuk rasa mewarnai sidang perkara korupsi senilai Rp21,9 miliar dengan terdakwa Ketua DPRD Sidoarjo Utsman Ihsan, di Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemarin.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden Megawati Soekarnoputri untuk segera menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari daftar nama yang telah lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang diselenggarakan Komisi IX DPR pada awal Juni 2004.
Dalam rangka Pemilu 2004, ICW bekerja sama dengan Koran Tempo dan Transparency International Indonesia melakukan penelusuran terhadap para penyumbang (donatur) yang menyumbang ke rekening dana kampanye pasangan calon Presiden. Pasangan calon yang penyumbangnya ditelusuri adalah Pasangan calon Megawati-Hasyim Muzadi dan Pasangan calon Susilo Bambang Yudoyono (SBY)
Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau sejak 2002 sampai 2004 ini menangani 42 kasus dugaan korupsi. Kasus terbaru adalah soal penerimaan dana purnabakti di DPRD Kabupaten Kampar, proyek APBD di Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pimpinan Soeripto menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara terhadap terdakwa korupsi Rp 120 miliar di Bank Mandiri Cabang Prapatan (Jakarta Pusat), Yosef Tjahjadjaja, Senin (26/7).
Dua kasus dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendesak agar lembaga ini segera mengusutnya.
94 Negara Meratifikasi Konvensi Antikorupsi
(Wadah Kerja Sama Pengembalian Uang Haram)
Kompas, Senin, 15 Desember 2003
PADA 11 Desember merupakan hari bersejarah PBB soal perang terhadap korupsi. PBB meraih dukungan kuat untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Sebanyak 94 negara dari 125 negara yang hadir di Merida, Meksiko, meratifikasi Konvensi PBB Memerangi Korupsi (UN Convention Againts Corruption).
