Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi, Senin (26/7), mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka kasus penyelundupan gula putih sebanyak 73.520 ton, Abdul Waris Halid, terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan putusan itu, hakim memerintahkan polisi untuk segera melepaskan Waris Halid dari tahanan polisi.
Pupus sudah harapan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh untuk lolos dari jerat hukum dalam skandal korupsi pengadaan helikopter PLC Ple Rostov jenis MI-2 buatan Rusia senilai Rp 12,5 miliar.
Calon presiden (capres) dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku telah membicarakan dan mengomunikasikan masalah koalisi dengan berbagai pihak untuk pemerintahan lima tahun mendatang. Namun, koalisi itu belum dapat diformalkan sebelum hasil pemilihan presiden putaran kedua 20 September 2004, diketahui.
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan yang sama kepada lima pasangan capres dan cawapres untuk mempersoalkan hasil penghitungan suara pilpres 5 Juli 2004 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Tiga berkas perkara dugaan korupsi dana APBD senilai Rp5,7 miliar yang melibatkan enam anggota DPRD Banda Aceh, kemarin, oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat.
Para kepala daerah penghasil minyak bumi dan gas (migas) yang tergabung dalam Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) mempertanyakan mark-up Pertamina dalam melakukan perhitungan ongkos produksi hasil minyak
Meskipun mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, namun Kejaksaan Agung tetap bersikukuh pada sikapnya bahwa pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara korupsi Sjamsul Nursalim (Bank Dagang Nasional Indonesia) adalah sah. Sebaliknya, kejaksaan menilai pendapat sejumlah kalangan yang menyatakan SP3 tersebut tidak sah adalah keliru.
Upaya hukum praperadilan yang diajukan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata kandas. Senin (26/7), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang sesuai rencana pada Selasa (27/7) akan memeriksa tiga personel Tim Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kota Malang masa bakti 1999-2003, terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan dewan senilai Rp 2,1 miliar. Untuk itu kejari sudah membentuk tim pemeriksa beranggotakan empat orang, diketuai Kasi Intel Kejari, Sufari SH.
Mencuatnya kabar dikembalikannya uang kenaikan gaji pimpinan dan anggota DPRD Tulungagung sebesar Rp 1,8 miliar (bukan Rp 1,6 miliar seperti diberitakan selama ini, Red) ke kas negara, semakin memperkuat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota legislatif.
