Pemeriksaan Bupati Selayar Tunggu Izin Presiden

Jumlah Anggota DPRD yang Jadi Tersangka Bakal Bertambah dari Kabupaten Sintang

Indonesia Corruption Watch (ICW) beserta sejumlah organisasi non-pemerintah (ornop) yang menaruh perhatian serius pada pemberantasan korupsi siap mempraperadilankan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 10, 5 triliun dengan tersangka Sjamsul Nursalim.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya di nilai tidak tepat. Oleh karena itu maka pada 27 Mei 2003 telah diajukan Gugatan Hak Uji Materiil Kepada Presiden Republik Indonesia terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham itu.

Gara-gara

berdemonstrasi menuntut penyelesaian kasus korupsi dana APBD Kota Cirebon, Jawa Barat tahun anggaran 2001, seorang mahasiswa diculik. Sejumlah mahasiswa menuntut agar pihak Polres Cirebon untuk segera menghentikan aksi kekerasan tersebut.

Langkah diam-diam Kejagung yang menghentikan perkara korupsi Sjamsul Nusalim mengundang kritikan tajam dari berbagai pihak. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Kejagung membatalkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang telah dikeluarkan terhadap Sjamsul Nursalim.

Selalu saja ada

kejutan. Mungkin sebutan ini layak disandang oleh Kejaksaan Agung. Kejutan kali ini, adalah di Hari Adhyaksa yang ke-43, kejaksaan mengumumkan seorang pengemplang uang rakyat yang di hentikan penyidikannya. Kali ini yang beruntung adalah Sjamsul Nursalim.

Sjamsul Nursalim yang dikenal sebagai taipan pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), saat ini boleh berbangga hati. Dia tak lagi-pura-pura- dikejar-kejar oleh aparat saat berada di Singapura. Dengan berbekal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dia dapat bebas pulang ke Indonesia tanpa harus masuk penjara lagi.

Kejaksaan Negeri Ciamis, Kamis (22/7), secara resmi menyatakan penyidikan kasus dugaan korupsi sebesar Rp 5,2 miliar di DPRD berikut di lingkungan Sekretariat Dewan (Sekwan) Kab. Ciamis, telah selesai. Bahkan, pihak kejaksaan telah menyusun dakwaan untuk para tersangka yang terdiri dari empat orang.

Kejaksaan Negeri Cianjur mengembalikan lagi berkas kasus percobaan penyuapan senilai Rp 2,7 miliar terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur oleh AS, caleg dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), kepada Polres Cianjur.

Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bani Ma'sum yang juga Ketua Bidang Madrasah Pendidikan Agama dan Sekolah Umum (Kabid Mapenda) Kanwil Depag Jabar Drs. H. Muchsin membantah,telah melakukan korupsi Dana Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Rehabilitasi Gedung Madrasah Tsanawiah Darul Falah di Kec. Cisalak Kab. Subang sebesar Rp 485 juta.