Tanah itu berada di Jalan Inspeksi PAM Nomor 149 Makassar, Sulawesi Selatan. Seng seukuran satu setengah tinggi badan orang dewasa yang mengelilinginya tidak kukuh benar--bergoyang-goyang bila didorong. Di sana-sini, catnya kusam dan penuh bekas tempelan poster.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Wali Kota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol Taman Mini Indonesia Indah (TMII)-Cikunir. Kasus ini diperkirakan merugikan negara sebesar Rp74 miliar.

Panitia Pengawas Pemilu meminta pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan duet Megawati-Hasyim Muzadi untuk melaporkan sumber dana kampanye mereka secara jujur. Ini adalah pertanggungjawaban kepada publik dan terkait dengan citra mereka sebagai calon presiden, kata Siti Nudjanah, anggota lembaga itu, kemarin di Jakarta.

Sebanyak dua orang dari 45 anggota DPRD Kota Semarang yang terlibat kasus pembengkakan dana operasional Dewan untuk tahun anggaran 2004 sebesar Rp2.16 miliar, kemarin, diperiksa oleh kejaksaan negeri setempat.

Kelima pasangan peserta pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama belum memenuhi ketentuan Keputusan KPU Nomor 676 Tahun 2003 tentang Rekening Dana Kampanye.

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan bahwa keterlambatan pengiriman salinan-salinan putusan yang dilakukan para pegawai di MA tidak dapat dimaafkan. Untuk itu, Ketua MA berjanji akan membenahi administrasi perkara di MA. Ia juga akan melacak apakah keterlambatan pengiriman salinan putusan perkara-perkara yang telah diputus majelis hakim agung adalah sebuah kesengajaan atau tidak.

Mabes Polri tidak akan membebaskan Abdul Waris Halid, tersangka kasus gula ilegal sebanyak 56.000 ton, walau majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam praperadilan Kepala Divisi Perdagangan Inkud tersebut memutuskan untuk membebaskan Abdul Waris Halid.

Karena diduga menggelapkan uang pangkal dan uang iuran siswa, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Lab School Dra Sulastri dan beberapa anggota Komite Sekolah yang terlibat kasus ini, dituntut mengundurkan diri.

Benar juga ucapan Ketua DPRD Kota Malang, Dra Sri Rahayu, apabila dirinya seharian Selasa (27/7) kemarin berada di gedung dewan. Itu artinya, ia bersama dua anggota Tim Panitia Anggaran (Panggar) DPRD periode 1999-2003, tidak sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang terkait kasus dugaan korupsi keuangan dewan senilai Rp 2,1 miliar.

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Ibnu Hajar terdiri dari elemen mahasiswa dari Unismuh Makassar, IAIN Alauddin, STIMIK Handayani, STIE Nobel melakukan aksi unjukrasa di perempatan km 4 mendesak Polda Sulsel segera melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi di DPRD Sulsel sebesar Rp18,2 miliar, kemarin (27/7).