Unjuk rasa mewarnai sidang perkara korupsi senilai Rp21,9 miliar dengan terdakwa Ketua DPRD Sidoarjo Utsman Ihsan, di Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemarin.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden Megawati Soekarnoputri untuk segera menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari daftar nama yang telah lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang diselenggarakan Komisi IX DPR pada awal Juni 2004.

Dalam rangka Pemilu 2004, ICW bekerja sama dengan Koran Tempo dan Transparency International Indonesia melakukan penelusuran terhadap para penyumbang (donatur) yang menyumbang ke rekening dana kampanye pasangan calon Presiden. Pasangan calon yang penyumbangnya ditelusuri adalah Pasangan calon Megawati-Hasyim Muzadi dan Pasangan calon Susilo Bambang Yudoyono (SBY)

Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau sejak 2002 sampai 2004 ini menangani 42 kasus dugaan korupsi. Kasus terbaru adalah soal penerimaan dana purnabakti di DPRD Kabupaten Kampar, proyek APBD di Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pimpinan Soeripto menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara terhadap terdakwa korupsi Rp 120 miliar di Bank Mandiri Cabang Prapatan (Jakarta Pusat), Yosef Tjahjadjaja, Senin (26/7).

Dua kasus dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendesak agar lembaga ini segera mengusutnya.

94 Negara Meratifikasi Konvensi Antikorupsi
(Wadah Kerja Sama Pengembalian Uang Haram)
Kompas, Senin, 15 Desember 2003
PADA 11 Desember merupakan hari bersejarah PBB soal perang terhadap korupsi. PBB meraih dukungan kuat untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Sebanyak 94 negara dari 125 negara yang hadir di Merida, Meksiko, meratifikasi Konvensi PBB Memerangi Korupsi (UN Convention Againts Corruption).

Kejaksaan Negeri Garut, Senin (26/7), akhirnya berhasil membentuk tim jaksa penuntut umum kasus dugaan penyalahgunaan anggaran keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut periode tahun 2001-Maret 2003 senilai Rp 6,6 miliar.

Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula yang Diimpor Secara Tidak Sah. Dalam keppres tersebut, gula yang diimpor secara tidak sah akan menjadi milik negara dan dilelang melalui lelang umum oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pemanfaatan gula hasil lelang tersebut tetap diawasi oleh Menperindag.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi, Senin (26/7), mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka kasus penyelundupan gula putih sebanyak 73.520 ton, Abdul Waris Halid, terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan putusan itu, hakim memerintahkan polisi untuk segera melepaskan Waris Halid dari tahanan polisi.