Otonomi daerah agaknya membuahkan hubungan bupati dan wali kota se DIJ dengan gubernur ada jarak. Bahkan tak jarang, jarak itu juga ditandai dengan sikap mbalelo kota dan kabupaten terhadap pemprov. Contoh itu, setidaknya telah ditunjukan Pemkot Jogja.

Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Bupati Kabupaten Pontianak CK sebagai tersangka dalam penyalahgunaan dana sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDH-DR) sekitar satu miliar rupiah.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyusun buku putih Karaha Bodas. Buku itu akan memuat kronologi dan data tentang proyek pengembangan listrik panas bumi di Karaha, Jawa Barat, yang berbuntut sengketa antara Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Pertamina di arbitrase internasional.

Empat tahun silam, sebuah kesimpulan penting menyangkut proyek Karaha Bodas dibuat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): ada indikasi terjadi penggelembungan nilai investasi dan diduga kuat terjadi praktek kolusi, korupsi, serta nepotisme di proyek itu.

Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Eddy Baramuli mendatangi Polda Sulsel, Sabtu (24/7), menjelang penyidikan kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2003 senilai Rp18 miliar lebih.

Meski keanggotaannya telah dibekukan, Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulya tetap berhak mengaudit dana kampanye pasangan calon presiden Hamzah Haz-Agum Gumelar seperti ditugaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut anggota KPU Mulyana W. Kusumah, keputusan pembekuan untuk melakukan audit dari pengadilan profesi baru turun setelah proses penunjukan.

Langkah Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 atas kasus korupsi Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim mengundang reaksi berbagai kalangan. Kasus ini harusnya diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Berikut adalah data korupsi DPRD yang diupdate tanggal 27 Juli 2004.

Adayang menarik ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin oleh Satrio Budiharjo Joedono. BPK mampu menemukan adanya rekening 'siluman', yang dalam masa Orde Baru tidak pernah muncul. Rekening itu ditemukan saat BPK melakukan audit sejumlah transaksi pemerintah. Prestasi lain adalah ketika BPK menyatakan disclaimer dalam kasus Bank Indonesia. Tetapi sayangnya, pada saat yang sama penegak hukum tidak menindaklanjuti temuan tersebut.

Pak, saya dimutasi ke SMA Candiroto, 60 km dari rumah saya. Dasarnya laporan Bawaskab (Badan Pengawas Kabupaten) tentang pemeriksaan atas diri saya yang dilakukan karena adanya surat kaleng yang ditujukan ke K3S/MKKS. Begitu bunyi pesan pendek (SMS) yang dikirimkan Dra. Waldonah, bekas guru kimia SMAN I Temanggung, Jawa Tengah, pada 26 Maret 2004.