IFES menjelang pemilu presiden 2004 putaran I 5 Juli lalu pernah melakukan survei. Hasil yang terungkap adalah bahwa isu pemberantasan korupsi masih laku untuk bahan kampanye politisi.

Pada mulanya perdebatan tentang kebijakan pemutihan kendaraan dan rumah dinas pemkot samarinda di awali oleh kecilnya nilai harga hasil taksiran tim pemkot dan pansus pemutihan kendaraan dan rumah dinas DPRD samarinda pada jenis kendaraan roda 4 land cruiser tipe VX HDJ 80 R yang sebelumnya adalah kendaraan Dinas Walikota Samarinda dan akan di putihkan untuk menjadi milik pribadi walikota, harga taksiran setelah di hitung dari hasil penyusutan di peroleh harga Rp 74.310.000 lalu berdasarkan Kepmendagri No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan barang daerah harga taksiran hasil penyusutan itu di potong lagi dengan biaya keringanan sebesar Rp 50% sehingga hasil harga taksiran akhir untuk pemutihan Rp 37 Juta.

Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar para pamong praja muda lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri untuk tidak tergoda menyalahgunakan wewenang, seperti melakukan korupsi.

Sejumlah elemen mahasiswa Banten menggelar demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Kamis (5/8), untuk mendesak anggota dewan agar mereka mau mengembalikan dana perumahan ke kas daerah.

LAPORAN temuan organisasi nonpemerintah, Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), mencatat ada dugaan sejumlah penyumbang fiktif untuk pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Laporan itu juga menyebutkan terdapat modus meminjam nama, menggunakan nama fiktif, atau indikasi sejumlah sumbangan dipecah menjadi beberapa nama, baik perorangan atau perusahaan, dengan maksud menyiasati aturan batas maksimal jumlah sumbangan.

Hiruk-pikuk kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu yang serba meriah dan serba jor-joran seolah masih membuat orang banyak terlarut. Keterlarutan dalam sebuah event yang pada masa Orde Baru disebut dengan istilah pesta demokrasi. Saat itu, kampanye dimeriahkan panggung besar lengkap dengan para artis nan jelita, ditambah pernak-pernik kampanye serba gratis dan mobilitas tinggi para kandidat untuk sekadar mendatangi calon konstituen, lomba iklan kampanye di media massa, serta semua aktivitas yang jelas menuntut ongkos tidak sedikit.

Setelah sekian lama hanya jadi wacana, akhirnya DPRD Sumenep melaporkan 12 LSM yang tergabung dalam Kelompok Peduli Sumenep (KPS) ke Polres Sumenep, kemarin. Tuduhannya, 12 LSM tersebut dinilai melakukan pencemaran nama baik DPRD Sumenep.

Acara hearing (dengar pendapat) Komisi D DPRD Wonogiri soal dugaan penyimpangan dana proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan (GNRL), Kamis (5/8), berlangsung tertutup.

Indonesian Corruptions Watch (ICW) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bantuan belanja DPRD 2003 senilai Rp 3.508. 515.200.

Kuasa hukum Sekdakab Sumenep Drs Ach. Hadlori MM yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD 2001 Sumenep dalam kaitannya dengan perolehan dana alokasi umum (DAU), Syaiful Ma