Luky Djani ? Wakil Koordinator ICW
Pemilu 2004 merupakan lembaran baru dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Tahun depan, otoritas pemilih semakin luas. Mereka tak hanya mencoblos simbol partai politik tapi juga nama calon anggota legislatif (DPR). Mereka juga berhak memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
ANGGOTA Dewan yang lain dan eksekutif, dalam hal ini Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Zainal Bakar, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi dana APBD Sumbar 2002, perkaranya akan diperiksa secara terpisah.
Luky Djani | Wakil Koordinator ICW
Tatanan demokrasi di suatu negara ditandai oleh dinamika realisasi prinsip-prinsip dasarnya. Pertama, adanya popular participation, yakni hak rakyat untuk terlibat dan mengontrol dalam pembuatan kebijakan publik. Kedua, political freedom, yang berarti hak setiap entitas politik dijamin untuk mengekspresikan keyakinan politiknya secara terbuka.
Sentimen masih berpengaruh signifikan terhadap pilihan pemilih perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh jenis informasi yang dimiliki pemilih perkotaan dalam memutuskan pilihannya atas berbagai parpol dalam pemilu 5 April yang lalu.
Sentimen masih berpengaruh signifikan terhadap pilihan pemilih perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh jenis informasi yang dimiliki pemilih perkotaan dalam memutuskan pilihannya atas berbagai parpol dalam pemilu 5 April yang lalu.Sentimen masih berpengaruh signifikan terhadap pilihan pemilih perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh jenis informasi yang dimiliki pemilih perkotaan dalam memutuskan pilihannya atas berbagai parpol dalam pemilu 5 April yang lalu.
Ketidakmampuan Komisi Pemberantasan Korupsi menangani kasus korupsi akbar (grand corruption), seperti kasus Bank Century, cek pelawat, dan Wisma Atlet secara adil, tuntas, serta obyektif terus menuai sinisme publik.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan dana bantuan sosial diselewengkan penggunaannya oleh partai politik harus diusut tuntas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Sekda Kota Semarang Akhmat Zaenuri serta dua anggota DPRD, Agung Purno Sardjono dan Sumartono.
Saksi yang diperiksa itu, selain pejabat dan staf Pemkot, juga jajaran legislatif. Adapun proses hukum kasus tersebut diperkirakan bakal berjalan cepat, paling tidak tiga bulan sudah masuk persidangan.
Ketua dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dipilih Komisi III DPR, pada Jumat (2/12) ini, dengan cara voting tertutup.
