Alokasi anggaran pendidikan nasional dalam RAPBN 2005 mencapai Rp 21,50 triliun atau 8,11 persen dari total RAPBN 2005 sebesar Rp 264,9 triliun. Angka ini naik dari alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2004 yang hanya Rp 19,16 triliun atau 7,51 persen dari total APBN 2004.
Mahkamah Konstitusi siap menyelesaikan silang pendapat antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pengangkatan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber, Cirebon, Jawa Barat, menetapkan Hertantiono Kadiman, mantan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun, sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp1,9 miliar.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi Edy Santosa (51), mantan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, dan hukuman 16 tahun penjara kepada Koesadiyuwono (50), mantan Kepala Cabang Bank BNI Kebayoran Baru. Keduanya dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi maupun Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, diindikasikan memiliki sumbangan fiktif dalam dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama lalu.
Pimpinan Pelayanan Nasabah Bank Luar Negeri BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Edy Santosa divonis seumur hidup, sedangkan Koesadiyuwono dijatuhi hukuman 16 tahun penjara.
Mantan Bupati Kepulauan Riau yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp 3,4 miliar, Huzrin Hood, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung sejak Jumat (13/8).
MENGURAS uang negara tampaknya menjadi salah satu tujuan dari sebagian kalangan politisi yang berebut kursi di lembaga wakil rakyat, tak terkecuali di daerah-daerah. Uang negara yang mereka 'tilap' mencapai Rp391,687 miliar, dari 63 kasus yang terungkap.
Terhitung sejak Januari hingga Agustus 2004, jumlah kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara mencapai 30 kasus. Total kerugian negara akibat kasus korupsi itu diperkirakan mencapai Rp 50 miliar lebih atau hampir setengah dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi itu tahun 2003 yakni Rp 130 miliar.
PT Pertamina akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk membuktikan kemungkinan korupsi dalam sejumlah proyek yang telah dilakukan perusahaan minyak pelat merah itu.
