Panitia Pengawas Pemilu hari ini akan melaporkan temuan mereka soal sumbangan dana kampanye fiktif dari pasangan calon presiden. Selain itu, mereka juga akan menyampaikan hasil temuan mereka atas sejumlah legislator terpilih bermasalah.
Mantan Bupati Barito Utara (Barut) Badaruddin yang dituduh melakukan mark up lelang ribuan meter kubik kayu ilegal, Sabtu (14/8), divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Muara Teweh, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Siradjuddin Noor sebagai terpidana enam tahun penjara dalam kasus korupsi dana APBD mendapat remisi berupa potongan masa hukuman dua bulan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM).
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Payakumbuh Yulrizal Bahrain diperiksa oleh kejaksaan negeri (kejari) setempat terkait kasus korupsi dana APBD tahun anggaran 2000-2002 senilai Rp600 juta yang melibatkan seluruh anggota DPRD Payakumbuh yang berjumlah 25 orang.
Setelah menjalani penahanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pinang karena alasan sakit selama 42 hari, mantan Bupati Kepulauan Riau Huzrin Hood, Jumat (13/8), akhirnya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Suka Miskin, Bandung
Pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok menolak dituduh telah melakukan korupsi dalam penetapan anggaran DPRD, seperti dituduhkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dua anggota DPRD Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, La Ode Hamuri dan Arifuddin, dijebloskan ke sel tahanan oleh kejaksaan negeri setempat karena diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana studi banding anggota Dewan senilai kurang lebih Rp 40 juta.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, An, diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus dugaan penyelewengan dana APBD sekitar Rp 9 miliar. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD dan pejabat Pemkot Depok juga diperiksa Polda Metro.
Aktivis yang tergabung dalam Barisan Rakyat (BARAK) melakukan aksi unjuk rasa di dalam gedung DPRD Pemkot Sidoarjo memprotes kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp 21 miliar lebih.
SALAH satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik, termasuk pemilihan pejabat publik pada tingkat lokal ( kepala daerah ). Jadi dengan kata lain sebagus apa pun sebuah pemerintahan dirancang, ia tak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dengan cara yang terbuka dan jujur.
