Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar), Merah Hakim SH meminta aparatnya memeriksa anggota DPRD Kabupaten Sintang. Instruksi itu berkaitan dengan dugaan korupsi dengan modus operansi membuat surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif.

Meskipun semula bersikukuh tetap tidak berkomentar soal penggunaan dana APBD Tahun 2003 dan 2004 untuk DPRD Pati, yang oleh KP2KKN Jawa Tengah diduga terjadi penyimpangan, akhirnya Ketua Dewan Wiwik Budi Santoso menegaskan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan. Sebab, penggunaan APBD tersebut sudah sesuai mekanisme.

Pekik kemerdekaan dari berbagai penyakit yang diderita bangsa Indonesia lambat laun redam. Suara-suara pemberantasan korupsi kini kurang begitu berarti terdengar di telinga rakyat Indonesia. Sebagian masyarakat mengelus dada karena organisasi agama (NU-Muhammadiyah) sebagai gerakan moral yang bersemangat tinggi menyatakan perang terhadap korupsi, ternyata sejak Oktober tahun lalu belum terlihat dampak dan pengaruhnya. Kita masih saja tetap disebut sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia. Korupsi terjadi bukan hanya dalam organisasi pemerintah dan dunia usaha, tetapi sudah menjalar ke dalam organisasi dakwah dan agama yang kecipratan money politics dalam Pemilu 2004.

Korupsi di Indonesia sepertinya bukan lagi bersifat kasus per kasus, tetapi sudah menjadi budaya karena melanda hampir semua orang (dan lembaga) yang mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Iklim korupsi menggelantung pada bangsa Indonesia saat ini. Tanpa menafikan orang-orang yang masih lurus, sepertinya setiap orang ingin memanfaatkan kesempatan untuk berkorupsi.

RENCANA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2005 yang disampaikan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2004 lalu memproyeksikan pendapatan negara dan hibah akan mencapai sebesar Rp 377,9 triliun yang berarti meningkat 8% atau sebesar Rp 28 triliun. Sedangkan dari sisi pembiayaan meningkat secara signifikan terutama pada anggaran belanja aparatur negara (pegawai), belanja modal, dan subsidi.

SEMENJAK kita kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) berakhir pada 2003, anggaran pemerintah selalu dibayangi tantangan dan paradigma baru. Bila pada 2004 kita dihadapkan pada upaya menuju kemandirian fiskal mengingat tidak ada lagi fasilitas penjadwalan ulang utang luar negeri melalui Paris Club seperti yang kita nikmati selama ini, maka pada tahun anggaran 2005 pemerintah sekarang ini dihadapkan pada masa transisi menuju pemerintahan baru. Selain itu dalam anggaran pemerintah tahun 2005 mulai diterapkannya sistem anggaran terpadu yang melebur anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran yang diharapkan bisa mengurangi tumpang tindih alokasi.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof Dr Bambang Purnomo, Rabu (18/8), dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi ahli perkara korupsi dana Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan terdakwa lima direktur anak perusahaan Grup Gramarindo. Di antara sejumlah keterangannya, Bambang mengatakan, para terdakwa tersebut hanya sebagai korban dari tindakan aktor intelektual Maria Pauliene Lumowa sebagai bos mereka, dan aktor intelektual pejabat BNI itu sendiri.

Hingga kemarin, keuangan KPUD Kota Malang terus diblejeti tim Bawasprov Jatim. Tim yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pemeriksa Keuangan itu akan bertugas hingga 20 Agustus.

Sikap DPRD Kota Malang yang ngotot akan merevisi dan mem-PAK yang kali kedua APBD 2004 akhirnya pecah. Sikap itu terkait dengan ketegasan Wali Kota Peni Suparto yang menolak PAK II. Alasannya, PAK II tidak lazim dilakukan dalam pemerintahan.

Menjelang masa akhir jabatannya, anggota DPRD Kota Malang mulai ngotot untuk mendapatkan uang purna tugas. Kemarin, para wakil rakyat ini melakukan koordinasi perpisahan dengan Wali Kota Malang Peni Suparto. Tujuannya, agar uang purna tugas mereka segera dicairkan. Namun, permintaan mereka ditolak oleh Peni karena dianggap tidak sesuai dengan asas kepatutan dan aspirasi rakyat.