Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera membongkar korupsi yang terjadi di daerah- daerah konflik, terutama di Poso. Sebab, kerusuhan di daerah- daerah konflik tidak semata- mata karena adanya konflik antarkelompok masyarakat, melainkan karena adanya korupsi baik dalam korupsi dana pengungsi maupun korupsi di level birokrasi. Padahal di sisi lain, anggaran penyelesaian konflik di daerah-daerah konflik sangat besar, tetapi tidak banyak yang sampai ke rakyat.

Hal ini disampaikan George Aditjondro dalam Kilas Balik 2004 dan Secercah Harapan di 2005: Kaleidoskop tentang aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan hukum, dan HAM yang digelar Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Selasa (21/12). George mengatakan ada korelasi yang jelas antara kekerasan dan korupsi. Konflik banyak dilestarikan karena adanya kepentingan ekonomi, terutama di Poso yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya sehingga terjadi perebutan sumber daya alam.

Ia juga meminta agar kelompok prodemokrasi dan media massa mengubah pendekatan dalam penanganan konflik, bukan lagi pendekatan psikologis dengan pemulihan trauma semata, melainkan harus juga dengan pendekatan ekonomi politik, di mana daerah konflik merupakan ladang empuk bagi kalangan militer dan birokrasi untuk melakukan korupsi.

Dipeliharanya konflik-konflik tidak hanya menyuburkan bisnis militer di daerah-daerah itu, tetapi juga menyuburkan bisnis pendukung militer lainnya, seperti bisnis prostitusi dan judi. Misalnya saja di Poso, kalau kita perhatikan, ribuan peluru buatan Pindad berkeliaran di sana. Begitu juga bisnis pendukung lain, seperti prostitusi dan judi, kata George.

Ia menjelaskan, ada juga korelasi antara korupsi di level birokrat dan aparat. Hal ini terjadi pada kasus yang melibatkan Briptu RF yang sekarang ini ditangkap Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah karena ia menyewakan senjatanya seharga Rp 1,5 juta untuk digunakan melakukan pembunuhan.

KPK harus berani menyentuh penggunaan dana di daerah konflik. Karena menurut data, dari Rp 80 miliar dana untuk menyelesaikan konflik di Poso, Rp 60 miliar telah menjadi bancakan untuk dikorupsi. KPK seharusnya memeriksa tiga bupati Poso, ujar George.(VIN)

Sumber: Kompas, 23 Desember 2004