Tiga nama muncul untuk bersaing memperebutkan posisi Ketua DPRD Kota Bandung periode 2004-2009, yakni Husni Muttaqien (PKS), Herry Mei Oloan (PDIP) dan Entjo Warso (Partai Golkar). Seiring dengan itu, aroma politik uang (money politics) mulai terasa menjelang pemilihan ketua dewan, yang diagendakan Selasa (14/9) pekan depan.
Menurut teman saya, politik uang dan uang politik ada bedanya. Politik uang, jelas dilarang. Sedang uang politik, halal hukumnya. Bagaimana membedakannya?
Komisi pemilihan Umum mengharuskan kedua pasangan calon presiden yang berlaga di putaran kedua menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye yang mereka terima selama pemilihan presiden. Batas akhir penyerahannya ditetapkan KPU tiga hari setelah pemungutan suara, 20 September.
Bukti pemberian uang yang ditudingkan jaksa penuntut umum (JPU) Haryono SH terhadap terdakwa H Prawasono SH, calon anggota DPD Jateng yang gagal terpilih dalam Pemilu Legislatif 5 April lalu, dinilai pengacara dan advokat M Maizun Chozin SH tidak layak disebut perbuatan politik uang.
Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid mengimbau warga pendukung partai tersebut tetap bersabar atas nasibnya selama ini, tapi kesabaran PKB itu bersyarat yakni pemerintahan yang bebas KKN.
Aksi protes para guru terhadap kebijakan Bupati Flotim, Felix Fernandez, SH.CN dengan menggelar aksi mogok mengajar terus berlangsung. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini tidak dapat disamakan dengan upaya menentang pemerintahan yang sah. Mereka hanya bertanya, di manakah fungsi pemerintah sebagai public service (pelayanan umum), empowerment (pemberdayaan) atau pembangunan?
Indonesian Corruption Watch (ICW) saat ini tengah mengembangkan metode yang mengajak masyarakat untuk dapat memantau dan mengawasi sekolah secara langsung. Pihak ICW bahkan telah melakukan studi banding ke India yang telah berhasil melaksanakan sistem pengawasan pendidikan tersebut.
Ratusan pendukung mantan Wakil Ketua DPRD yang juga Wakil Bupati Ciamis, DS, Kamis (19/8) hadir di Pengadilan Negeri (PN) Ciamis. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan moril kepada DS yang mulai disidangkan dalam kasus dugaan korupsi di DPRD Ciamis, kemarin di pengadilan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon dituduh melanggar prinsip diferensial fungsional (bukan wewenangnya) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi APBD-gate. Sehingga sebenarnya kejaksaan tidak berhak melakukan penyidikan terhadap para anggota dewan periode 1999-1004 dan kasus APBD-gate dinilai tidak layak dipersidangkan.
Empat orang anggota DPRD Depok, Senin (23/8/2004) pekan depan akan diperiksa sebagai saksi dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh hampir seluruh anggota dewan tersebut.
