Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Biro Humas dan Protokoler, mengusulkan anggaran miliaran rupiah untuk urusan media. Memang, tak semua anggaran disebutkan secara tegas untuk wartawan. Tapi usulan itu tetap dipertanyakan banyak kalangan.
Yohanes Ayamiseba, pemimpin proyek Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Jayapura, Minggu (19/12), di rumah salah satu kerabatnya di kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian Jaya Barat. Yohanes Ayamiseba diduga terlibat dalam kasus korupsi dana proyek reboisasi hutan dan lahan sebesar Rp 1,2 miliar di Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura.
Cukup menarik jika kita cermati hasil survei Institut Transparansi Indonesia yang diumumkan beberapa waktu lalu. Yaitu, di samping lembaga kejaksaan dan kepolisian, partai politik termasuk lembaga yang menduduki posisi tinggi dalam melakukan korupsi. Yang perlu kita catat lebih jauh, di balik sorotannya secara khusus terhadap lembaga kepartaian, adakah indikasi kuat gerakan itu mengarah ke upaya sistematis untuk mendelegitimasikan partai?
Kejaksaan Agung mengirimkan surat protes kepada Mahkamah Agung atas ditangguhkannya penahanan dua terdakwa kasus pembobolan BRI senilai Rp 294 miliar menjadi tahanan kota. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Sudhono Iswahyudi, perubahan status terdakwa Yudi Kartolo dan Hartono Tjahjadigdja itu mengecewakan jaksa penuntut umum.
KPU Daerah dan Centre for Electoral Reform (Cetro) masing-masing akan menyampaikan judicial review UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Kedua lembaga mengkhawatirkan keikutsertaan pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan mengurangi kemandirian penyelenggara pemilu daerah. Selain itu, kami akan mengajukan judicial review terkait pertanggungjawaban ke DPRD, kata anggota KPU DKI Jakarta Juri Hardiantoro di Jakarta kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang membuka rekening bank untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi tanpa harus meminta izin kepada Bank Indonesia. Kewenangan ini tercantum dalam UU Nomor 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan dikuatkan dengan pertimbangan hukum Ketua Mahkamah Agung tertanggal 3 Desember 2004 kepada Gubernur Bank Indonesia.
Bupati Flores Timur Felix Fernandez meminta semua pihak untuk membantu menciptakan ketenangan di wilayahnya terkait tuduhan tindak pidana korupsi di instansinya seperti dilontarkan sekelompok warga. Felix juga mempertanyakan alasan desakan agar dirinya diperiksa.
Puluhan kelompok yang terdiri atas pemuda dan mahasiswa, berunjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng), kemarin. Mereka mendesak kejaksaan menahan 14 anggota DPRD, termasuk mantan Ketua DPRD Jateng, Mardijo, berkaitan kasus korupsi senilai Rp14 miliar, yang sekarang ditangani kejati.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan keluarga pejabat berbisnis. Namun, Presiden memberikan syarat, bisnis harus dilakukan secara adil, transparan, dan mengikuti iklim persaingan usaha yang sehat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa keluarga pejabat tidak bisa secara sewenang-wenang dilarang berbisnis. Menurut Presiden, iklim persaingan yang sehat harus diberlakukan untuk semua warga.
