Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat mengusulkan kepada pemerintah untuk menyita harta para koruptor daripada menaikkan harga bahan bakar minyak.

Hal itu disampaikan HTI Jabar dalam aksi demo menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung Sate Bandung, Senin (27/12).

Setelah berorasi, beberapa orang perwakilan pendemo diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jabar, Syaiful Huda dan Abdul Muis.

Humas HTI Jabar, Muhammad Riyan, mengatakan, untuk mengurangi beban rakyat akibat pengurangan subsidi, pemerintah selayaknya mencari sumber-sumber keuangan baru.

Selain menyita harta para koruptor, kata Riyan, pemerintah juga harus serius memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, dan membangun badan usaha milik negara yang profesional dan efisien.

Aksi demo juga diikuti Serikat Pekerja-Forum Komunikasi Karyawan (SP-FKK) PT Dirgantara Indonesia (DI). Mereka menyerukan penolakan terhadap keputusan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM.

Rencana tersebut telah memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Aksi tersebut juga diselingi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Quran oleh salah seorang anggota HTI Jabar.

Seusai melantunkan ayat- ayat suci Al Quran, para pendemo mulai meneriakkan yel- yel berisi penolakan terhadap kenaikan harga elpiji.

Massa menilai, kebijakan yang diambil oleh pemerintah sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Aksi tersebut semakin semarak setelah ratusan anggota SP-FKK PT DI datang bergabung dengan massa HTI-Jabar.

Menurut para pendemo, kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM sebagai konsekuensi dari pengurangan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) patut dipertanyakan.

HTI Jabar mendesak pemerintah agar menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam.

Muhammad Riyan mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM akan menambah penderitaan rakyat yang sudah semakin tergencet dengan kondisi ekonomi sehari-hari yang tak menentu.

Riyan mengatakan, istilah pengurangan subsidi yang sering didengung-dengungkan pemerintah dinilai sangat tidak tepat. Baginya, istilah yang tepat adalah penutupan kerugian negara yang dibebankan kepada rakyat.

Riyan menjelaskan, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya bukan merupakan hubungan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berhak menikmati harta kekayaan dengan harga murah.

Kenaikan harga BBM di tengah kondisi krisis seperti sekarang ini adalah tindakan sewenang-wenang dan sangat tidak memedulikan kesulitan yang diderita rakyat.

Pemerintah, menurut Riyan, tidak menunjukkan dirinya sebagai institusi yang memiliki kewajiban untuk melindungi, mengatur, dan menyejahterakan rakyatnya.

Riyan mengatakan, kedatangannya ke DPRD Jabar adalah untuk mengisyaratkan kepada anggota DPRD agar berani mengambil sikap keberpihakan terhadap rakyat. (J11)

Sumber: Kompas, 28 Desember 2004