Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta berniat menghapus anggaran khusus untuk wartawan senilai Rp 3,15 miliar yang diajukan pemerintah provinsi. Dewan menilai, mata anggaran pada Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) 2005 itu bisa mengganggu independensi wartawan.
Tajudin Barto, 52, tersangka yang diduga melakukan mark up pembelian kapal cepat seharga Rp4 miliar untuk Koperasi Sai Bumi Nengah Nyappur, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, ditangkap kemarin ketika sedang berada di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring khawatir, izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagi keluarga pejabat untuk berbisnis akan menyuburkan budaya kolusi. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu, kata Tifatul kemarin di Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pembuktian Terbalik. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, perpu ini dibutuhkan untuk mempercepat pemberantasan korupsi.
Sejumlah Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sragen, kemarin mendatangi kantor Kejaksaan Jl Raya Sukowati Barat.
Kejaksaan Tinggi Banten mengajukan surat pencekalan Gubernur Banten Djoko Munandar yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana APBD Provinsi Banten tahun 2003 sebesar Rp 14 miliar. Permintaan pencekalan itu diajukan ke Jaksa Agung Muda Intelijen, Senin (20/12).
Tersangka kasus dugaan korupsi ikatan keluarga anggota Dewan (Igawan) Karanganyar 1999-2004 senilai Rp 187,5 juta bertambah. Tersangka yang semula dua orang, Soemarso Dhiyono selaku dewan pembina Igawan dan Loso selaku bendahara, kini bertambah menjadi tiga orang.
Langkah cepat Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta mengusut kasus korupsi proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) terus dilakukan. Kasi Intel Kejari Surakarta Ponco Hartanto SH secara khusus melobi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan masalah tersebut.
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Forum Peduli Anggaran Kota Surakarta (FPAKS) menyesalkan tidak adanya respons dan ketegasan sikap DPRD, terkait penetapan Wali Kota H Slamet Suryanto sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2003 senilai Rp 6,9 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk mampu menyentuh dan memberantas mafia peradilan. Karena, menurut International Commission of Jurist, dalam soal mafia peradilan, lembaga peradilan Indonesia menempati posisi nomor tiga sesudah Bosnia dan Guatemala yang sarat dengan mafia peradilan.
