Izin pemeriksaan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur dari Menteri Dalam Negeri sudah keluar. Sebanyak 11 anggota DPRD Kaltim periode 2004- 2009 yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim periode 1999- 2004 segera diperiksa berkaitan dengan kasus korupsi senilai Rp 85 miliar di lembaga itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian release and discharge. Menurut KPK, kebijakan tersebut jika ditinjau dari aspek pidana tidaklah pantas diberikan kepada para konglomerat hitam. Serentak dengan peninjauan ulang kebijakan itu, KPK juga meminta dilakukannya post-audit terhadap kinerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan keputusan-keputusan yang telah diambil BPPN.
Sepuluh parpol peserta Pemilu 2004 akan mengadukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komite Pemberantasan Korupsi. Itu berkaitan dengan pemberian dana bantuan parpol yang dinilai tidak memiliki landasan hukum.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Mufrodi Muchsin yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun 2003 sebesar Rp 14 miliar, Kamis (23/12), resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara Serang.
Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden RI menegaskan bahwa Partai Golkar bukan bungker atau tempat perlindungan para koruptor. Dia menjanjikan Partai Golkar tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang bersalah dan telah merugikan keuangan negara.
Kejaksaan Tinggi Banten, Kamis (23/12), akhirnya menahan Wakil Ketua DPRD Banten Mufrodi Muchsin kemarin sore. Mufrodi adalah tersangka dalam dugaan kasus korupsi penyalahgunaan dana bencana alam dalam APBD Banten 2003 sebesar Rp 14 miliar.
Sekitar 80 persen dari bisnis di lingkungan TNI tidak memiliki aset-aset yang jelas alias ilegal. Bisnis yang tidak jelas semacam ini di luar usaha yang dikelola yayasan-yayasan atau koperasi di lingkungan TNI yang memiliki aset-aset yang jelas.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, kemarin pukul 15.30 menahan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Mufrodin dan memasukkan ke Rutan Serang. Sementara mantan direktur pemasaran Bank Universal divonis lima tahun penjara oleh PN Makassar, kemarin.
Wewenang yang tumpang tindih, hubungan antarinstansi kurang serasi, pelayanan publik yang buruk hingga campur aduknya tugas negara dengan tugas pribadi terbukti telah memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencekal empat tersangka kasus dugaan korupsi dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan kerugian sekitar Rp268 miliar dan US$6 juta.
