Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Endriartono Sutarto mempersilakan Departemen Pertahanan menerapkan kebijakan satu pintu terkait dengan pengadaan barang dan jasa militer di lingkungan Dephan dan Markas Besar TNI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 420/VI/2004. Namun, menurut Endriartono, Dephan tetap harus mendasari pengadaan jasa dan barang militer, terutama terkait dengan alat sistem utama persenjataan (alutsista), sesuai dengan kebutuhan dan prioritas utama TNI sebagai pengguna.

Penempatan dana kavling sebesar lebih dari Rp 25 miliar pada pos 2.14 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, dinilai sudah tepat. Penempatan dana pada pos tersebut merupakan usulan dari Danny Setiawan, yang ketika itu masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tidak ditenderkannya projek pengadaan rapor senilai Rp 3,2 miliar untuk kelas I berbagai jenjang sekolah se-Jawa Barat, disesalkan DPRD Jabar. Dewan mencurigai, di balik itu ada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Sukabumi periode 1999-2004. Kejaksaan mensinyalir terdapat penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi untuk dana pengganti kendaraan dan uang purnabakti pimpinan serta anggota DPRD.

Bolehkah keluarga pejabat melakukan kegiatan bisnis? Pertanyaan ini muncul setelah tersiar kabar bahwa putri sulung bekas presiden Soeharto menerima komisi 10 persen dari nilai transaksi pembelian 100 tank Scorpion untuk TNI pada 1994-1996. Alvis Vehicle Ltd., pembuat tank ringan Inggris itu, menyatakan memberi insentif tersebut karena berpendapat Siti Hardijanti Rukmana berjasa melancarkan kontrak bernilai 160 juta pound itu.

Sejak disetujui oleh DPR pada 29 September lalu, UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru telah mengundang polemik. Centre for Electoral Reform (Cetro), misalnya, mengkritik keras substansi aturan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang merupakan bagian dari materi UU Pemda tersebut.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk menyita dan merampas aset atau harta kekayaan koruptor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Desember lalu dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 memerintahkan aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara (asset recovery).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kemarin belum menerima izin pemeriksaan Bupati Flores Timur (Flotim), Felix Fernandez dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tiga mantan pemimpin DPRD Jawa Tengah yang menjadi tersangka dugaan korupsi APBD 2003 menyerahkan uang yang diduga hasil korupsi ke penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Selasa (21/12). Uang yang dikembalikan mencapai ratusan juta rupiah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada salahnya jika keluarga pejabat ikut berbisnis, sepanjang tidak menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan keluarga atau orang tuanya.