Badan Pengawas (Banwas) Kabupaten Kupang menemukan adanya dugaan penggelembungan harga (mark up) pencetakan kertas suara Pemilu 2004. Mark up itu diduga dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, ketika institusi penyelenggara pemilu itu melakukan pencetakan kertas suara di Percetakan Sylvia Kupang.

Menurut informasi, dalam pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa Banwas Kabupaten Kupang ditemukan adanya kejanggalan dalam biaya pencetakan kertas suara selama pemilu 2004 lalu. Dalam pemeriksaan tim Banwas, ditemukan adanya selisih harga yang sangat mencolok.

Kepala Banwas Kabupaten Kupang Drs Nahason Abinen membenarkan kalau pihaknya telah menurunkan tim pemeriksa ke KPU Kabupaten Kupang. Kami memang sudah mengirimkan tim untuk mengaudit keuangan di KPU Kabupaten Kupang. Namun sampai sekarang kami masih menyusun laporannya untuk disampaikan kepada Bupati Kupang, kata Nahason, kemarin.

Mengenai adanya dugaan mark up tersebut, menurut Nahason lagi, dia tidak berhak memberikan komentar, karena merupakan kewenangan bupati untuk menyampaikannya kepada publik. Kalau tentang mark up kita belum sampai ke sana, karena tim yang melakukan pemeriksaan masih menyusun laporan hasilnya. Nanti hasilnya itu akan diserahkan kepada bupati, karena itu merupakan kewenangan bupati untuk menyampaikannya. Banwas hanya sebatas melakukan pemeriksaan, katanya lagi.

Secara terpisah Ketua KPU Kabupaten Kupang Johni K Tiran ketika dimintai komentarnya menolak berkomentar. Dia hanya mau berkomentar jika yang ditanyakan mengenai kasus penggelembungan suara yang mengatarnya diperiksa oleh penyidik Polres Kupang belum lama ini.

Kalau mengenai mark up kertas suara, saya no comment. Saya mau ngomong kalau ditanya mengenai penggelembungan suara saja. Saya juga baru tahu kalau ada yang menduga tentang mark up kertas suara,ungkapnya.

Johni hanya membenarkan kalau Banwas Kabupaten Kupang pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan di lembaganya. Dan yang selalu berhubungan dengan Banwas adalah sekretaris KPU Kabupaten Kupang Drs Elly Sing. Sebaiknya tanya Pak Sekretaris KPU saja, karena dia yang banyak berurusan dengan itu, kilahnya. (opi)

Sumber: Jawa Pos, 29 Desember 2004