Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, bisnis di lingkungan TNI AD, khususnya yang berasal dari yayasan-yayasan, hanya menghasilkan Rp 30 miliar per tahunnya. Itu kalau lagi untung. Mungkin jumlah itu nanti bisa berkurang lagi, katanya kepada Tempo di Markas Besar TNI AD, Jakarta.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk mengefektifkan penanganan kasus-kasus korupsi, agar koruptor kakap tidak lepas dari jeratan hukum.
Para mantan anggota DPRD Provinsi Jateng periode 1999-2004 yang mengembalikan uang dugaan korupsi APBD 2003 semakin bertambah. Kalau sebelumnya, hanya dua orang dari PPP yang mengembalikan uang, kemarin sudah ada tujuh orang.
Peran lembaga audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) akan ditingkatkan untuk ikut mempercepat pemberantasan korupsi di tanah air. Hasil audit BPK dan BPKP akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan penyidikan polisi, jaksa, maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Upaya pemberantasan korupsi yang baru memancarkan sinar temaram di republik ini, pada Selasa (7/12), tiba-tiba gelap kembali. Itu terjadi ketika pihak kejaksaan tidak bisa mengeksekusi Sudjiono Timan yang divonis 15 tahun penjara karena kasus korupsi Rp 369 miliar. Mantan direktur utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia itu tidak berada di alamat seperti yang tertera dalam berkas perkara alias kabur. Kaburnya Sudjiono yang merupakan salah satu tersangka/terdakwa kasus korupsi BLBI yang merugikan uang negara Rp 166 triliun merupakan bukti tidak seriusnya penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Direktur Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Brigadir Jenderal (Pol) Andi Chaerudin tidak menyetujui penilaian terhadap aparat penegak hukum, terutama di dalam institusi penyidik kepolisian terdapat sikap komersialisasi hukum dan memanjakan koruptor. Andi melihat penilaian itu tersirat dalam penulisan Kompas, 20 Desember 2004, berjudul Komersialisasi Hukum dan Sikap Memanjakan Koruptor.
Berkas penyidikan kasus korupsi senilai Rp 46,6 miliar dengan tersangka mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur periode 1999-2004 Abdal Nanang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sangatta. Berkas tersebut memuat 31 dakwaan dan diserahkan setelah penyidikan terhadap Abdal Nanang selesai dilakukan.
Dituduh terlibat tindak pidana korupsi sekitar Rp 2,2 miliar, Bupati Konawe Lukman Abunawas, Selasa (21/12), diperiksa selama 9,5 jam oleh penyidik di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kendari.
Pelaku tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Johanis Ayamiseba, ditangkap aparat Kejaksaan Negeri Jayapura di Manokwari Selasa (21/12). Total dana proyek RHL sebesar Rp 3,8 miliar, tetapi tersangka selaku pimpinan proyek RHL Kabupaten Jayapura tahun 2003 hanya mempertanggungjawabkan Rp 2,5 miliar, sisanya Rp 1,3 miliar tidak jelas.
Mahkamah Agung membantah tudingan Kejaksaan Agung bahwa mereka lambat dalam menyerahkan extravonis perkara yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjiono Timan. Extravonis itu telah disampaikan oleh MA enam jam setelah MA menjatuhkan vonis hukuman penjara 15 tahun untuk Sudjiono Timan.
