Berbagai kebijakan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, harus dievaluasi kembali. Berbagai program pembangunan yang dinilai tidak memberikan manfaat kepada masyarakat tidak akan diteruskan.
Pemerintah pusat dan daerah agar konsisten melaksanakan SK Mendiknas No. 120/U/2001, bahwa para pejabat di lingkungan Depdiknas maupun Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus memiliki latar belakang bidang kependidikan dan komitmen kuat memajukan pendidikan. Demikian salah satu rekomendasi yang diajukan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), usai rapat pimpinan di Bandung, Minggu (26/12).
Terpidana kasus korupsi mantan pemimpin dan anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004 di tingkat banding dijatuhi hukuman lebih berat oleh Pengadilan Tinggi Padang, Jumat (24/12). Tiga mantan unsur pimpinan DPRD itu, yakni H Arwan Kasri (Ketua), Ny Hj Hasmerti Oktini alias Ny Hj Titi Nazif Lubuk (Wakil Ketua), dan H Masfar Rasyid (Wakil Ketua), masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Mereka juga dikenai denda Rp 250 juta atau subsider kurungan penjara lima bulan.
Proses penyusunan anggaran daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dinilai masih belum beranjak dari paradigma lama. Penganggaran yang dilakukan eksekutif dipandang masih tetap memberi prioritas besar pada belanja aparatur, sehingga menafikan anggaran bagi publik yang langsung terkait dengan kesejahteraan rakyat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang periode 2004-2009 akan mendapatkan jatah rumah dinas. Padahal untuk DPRD sebelumnya, hanya ketua dan wakil ketua yang mendapat rumah dinas. Hal itu terungkap dalam Raperda Berita Daerah Nomor 12 Tahun 2004 mengenai Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan dan enam fraksi DPRD Kota Palembang sudah menyetujui untuk menjadi peraturan daerah (perda), pekan lalu.
BASMILAH korupsi, maka Anda bisa menekan pengangguran. Semakin kecil angka pengangguran, semakin mudah untuk mengendalikan situasi sosial. Begitu barangkali jalan pikiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Sekurang-kurangnya dalam perkiraan saya.
SAAT ini birokrat di berbagai negara sedang dikecam, disebut korps penghambat kemajuan bangsa yang dinilai konservatif, memegang teguh nilai-nilai tradisional yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman, lamban dalam melakukan terobosan untuk meningkatkan performa dirinya sendiri, serta lebih berperan sebagai perpanjangan tangan penguasa dibanding sebagai pelayan masyarakat. Dengan stigma yang melekat erat dalam diri pegawai pemerintah, tidak mengherankan apabila pekerjaan di sektor publik itu menjadi pekerjaan yang tidak diminati kalangan muda yang memiliki kemampuan tinggi. Akibatnya, lowongan yang ada diisi oleh the second class sehingga menyebabkan korps ini tidak banyak memiliki energi untuk meningkatkan performa-nya.
Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya (Alquran 28: 26).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengaku kesulitan mendapatkan dokumen kasus dugaan korupsi pembelian tank Scorpion yang valid. Kesulitan yang dihadapi di antaranya menyangkut negara lain, hubungan transaksi yang rumit, dan waktunya yang sudah lama.
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh, akan menjalani sidang pertamanya sebagai terdakwa hari ini. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I Made Karna, sidang Pengadilan Ad Hoc Korupsi yang akan mendakwa Puteh melakukan korupsi dalam pengadaan helikopter MI-2 di Aceh itu akan digelar di gedung Upindo, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB. Sidang akan dipimpin Kresna Menon dengan anggota majelis hakim Gusrizal dan Dudu Duswara.
