Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya mendapatkan data-data pembanding tentang masalah pembelian tank Scorpion di Thailand dan Singapura. Hal itu karena pada tahun yang sama kedua negara itu juga membeli tank sejenis.
Posisi Gubernur Sumbar Zainal Bakar sebagai tersangka korupsi semakin terpojok. Kemarin, anggota DPRD Provinsi Sumbar mendesak agar Zainal Bakar segera nonaktif dari jabatannya.
Analisa terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2005 menemukan penggelembungan dana (mark up) anggaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing bidang dalam struktur Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang rata-rata 30 persen.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon, dalam dua persidangan terpisah, memutus bebas sepuluh terdakwa mantan anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004, dalam kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon tahun 2001.
Pada pertengahan tahun 2005, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menargetkan akan menyelesaikan 60 persen dari 100-an kasus korupsi di Jabar tahun 2003.
Sungguh beruntung anggota DPRD Cirebon ini. Saat anggota dewan di lain daerah ramai-ramai dibui, kemarin mereka bisa bebas murni. Tiga mantan pimpinan dewan yang menjadi terdakwa korupsi APBD 2001 Kota Cirebon dinyatakan tidak bersalah.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat mengusulkan kepada pemerintah untuk menyita harta para koruptor daripada menaikkan harga bahan bakar minyak.
Pertanyaan ini menjadi amat layak diajukan karena bangsa ini amat unik dan paradoksal dalam urusan korupsi. Bangsa ini gegap gempita meneriakkan jargon berantas korupsi. Hampir tiada hari berlalu tanpa pembahasan penanggulangan korupsi. Pejabat, dari lurah sampai presiden amat fasih bicara tentang urgensi penumpasan korupsi.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) baru saja mengumumkan hasil penilaian Proper (Programme for Pollution Control, Evaluation and Rating) sepanjang 2004. Sebagaimana yang bisa dibaca pada beberapa surat kabar nasional, hasil pengukuran kinerja perusahaan versi KLH itu tidaklah begitu menggembirakan.
Sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Tangerang kemarin unjuk rasa dengan naik ojek sepanjang lima kilometer. Tapi ini bukan aksi solidaritas untuk korban gempa dan tsunami di Aceh. Aksi ini pun bukan memprotes rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dan elpiji. Anggota Dewan protes karena merasa gaji dan fasilitasnya dibatasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan itu telah membelenggu, mengekang, dan membatasi hak hidup kami, kata Dedy, pemimpin aksi dari Fraksi Partai Golkar.
