Empat puluh lima mantan anggota dewan periode1999-2004, kemarin membuat surat kesanggupan di atas materai untuk mengembalikan dana operasional kegiatan khusus APBD 2004 yang setiap orangnya sebesar Rp 28 juta.
Tidak jelasnya penanganan berbagai kasus dugaan korupsi di Kediri benar-benar menarik perhatian Komisi III DPR RI. Kemarin, Mahfud MD, salah satu anggota komisi tersebut, mengancam akan melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ketua BCW (Bali Cooruption Watch) Putu Wirata Dwikora, menyatakan sudah melayangkan surat desakan agar Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, mencopot Kajati Bali Barman Zahir. Ini diungkapkan Putu Wirata dalam siaran persnya kepada koran ini kemarin.
Langkah proaktif terus dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam memuntaskan kasus korupsi di Pemkab Blitar yang melibatkan Bupati Imam Muhadi. Setelah menahan orang pertama di kabupaten tersebut, kini tim penyidik Kejati sedang menunggu izin dari otoritas Bank Indonesia (BI) untuk memeriksa rekeningnya.
Sejumlah anggota DPR yang berasal dari Jateng, Selasa kemarin mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Jalan Pahlawan Semarang. Kabar yang berkembang masih simpang siur, menyangkut kedatangannya tersebut atas nama apa atau siapa.
Mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Hari Utomo, kemarin akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto, setelah dua kali dipanggil tidak datang dengan alasan sakit. Sama seperti saksi lainnya, dirinya juga dimintai keterangan terkait program pemekaran wilayah Kota Mojokerto yang diduga menelan dana Rp 20 miliar lebih.
SEMENTARA itu, hasil kunjungan LSM Formaskot Anti-Korupsi Kota Mojokerto ke BPK Perwakilan Jogjakarta dan sejumlah lembaga hukum di Jakarta makin tampak. Kemarin, saat bertemu dengan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Formaskot mendapat dukungan moral. Menurut Koordinator Formaskot Anti-Korupsi, Wibisono, kehadirannya di Kantor ICW dan KPK mendapat apresiasi positif.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadiknas) Provinsi Gorontalo SH alias Dir ditahan Kejati Gorontalo, Senin pukul 17 wita. Dir ditahan setelah diperiksa seharian oleh jaksa Kejati tentang dugaan korupsi dana Asian Development Bank (ADB). Dir ditahan setelah menjalani pemeriksaan seharian di kantor Kejati ruangan 8 lantai 2.
Badan Pengawas (Banwas) Kabupaten Kupang menemukan adanya dugaan penggelembungan harga (mark up) pencetakan kertas suara Pemilu 2004. Mark up itu diduga dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, ketika institusi penyelenggara pemilu itu melakukan pencetakan kertas suara di Percetakan Sylvia Kupang.
Jika Departemen Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta serius dengan proyek mass rapid transit atau MRT dari Lebak Bulus-Dukuh Atas (14,3 kilometer), hal yang harus diperhatikan adalah akuntabilitas serta transparansi alokasi dana. Sebab, pengalaman di berbagai negara, banyak operator MRT yang gulung tikar karena merugi.
